Soal Tragedi Kudatuli: Tanya Megawati, Bukan SBY

Ferdinand Hutahaean (Repro TV One)

Jakarta: PDIP mengungkit tragedi lama yang menimpa partainya pada 27 Juli 1996, atau dikenal sebagai peristiwa kudatuli.

Adalah Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto bersama elite PDIP lain yang bermanuver menyambangi Komnas HAM meminta kasus itu diungkap. Hasto juga meminta Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang saat itu menjabat Kasdam Jaya, untuk bicara soal kebenaran kasus itu ke publik.

Merespons hal itu, Ketua Divisi Advokasi DPP Demokrat Ferdinand Hutahean menyebut manuver PDIP menunjukkan Hasto betul-betul sedang panik atas bergabungnya SBY dengan Prabowo.

“Kasus 27 Juli itu yang paling tahu adalah Megawati yang ketua umum PDIP. Mengapa harus jauh-jauh meminta SBY menjelaskan? Bukannya lebih dekat Hasto bertanya langsung ke Megawati?” ucap Ferdinand dalam keterangan tertulis, Kamis (26/7).

Menurut Ferdinand, kasus 27 Juli itu secara hukum sudah selesai dan sudah dilakukan persidangan pada masa Megawati presiden. Yang belum dibuka adalah siapa aktor yang membakar Jakarta setelah kantor PDIP diambil alih Soerjadi.

“Ini yang harus diselidiki karena menimbulkan banyak kerugian negara. Ini yang harus dibuka, siapa dalang pembakarannya, siapa yang suruh, siapa yang lakukan. Ini yang paling penting karena Megawati belum pernah membuka ini juga saat Megawati jadi presiden,” paparnya.

Ferdinand menilai peristiwa 27 Juli itu karena kelompok PDI Megawati tidak taat hukum, bahkan persuasif yang dilakukan oleh aparat tidak dituruti oleh kelompok PDI Megawati.

“Inilah yang memicu pengambilan paksa (kantor PDI). Maka ricuh, setelah itu Jakarta dibakar. Nah, siapa yang bakar Jakarta? Silahkan diusut,” kata Ferdinand.

“Secara hukum, secara aturan yang berhak atas kantor PDI itu adalah kelompok Soerjadi, terlepas itu demokratis atau tidak. Jadi kalau Hasto ingin 27 Juli dibuka, baiknya tanya ke Megawati bukan ke SBY,” pungkasnya.

Peristiwa kudatuli terjadi saat kelompok massa PDI di bawah pimpinan Soerjadi, menyerbu kantor PDI di Jalan Diponegoro 58, Jakarta Pusat, yang dikuasai Megawati Soekarnoputri.

(Kumparan/dik)