SBY: “Penertiban Medsos Jangan Tebang Pilih”

Presiden RI ke-6 (2004-2014) yang juga Ketua Umum Partai Demokrat Prof Dr Susilo Bambang Yudhoyono dalam wawancara eksklusif Kabar Tokoh TV One, yang ditayangkan Senin (2/1) malam. (twitter/Edhie_Baskoro)

Jakarta: Presiden RI ke-6 (2004-2014) yang juga Ketua Umum Partai Demokrat Prof Dr Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menegaskan dukungannya kepada pemerintah untuk menertibkan dunia cyber. Penertiban ini terkait dengan maraknya media online maupun pengguna media sosial (medsos) yang dipakai untuk menghasut, menyebarkan kebencian serta kabar dusta. Namun demikian, ditambahkan SBY, pemerintah harus bersikap adil dan tidak tebang pilih dalam menindak.

“Saya dukung penuh, dengan catatan Pak Jokowi adil, tidak tebang pilih,” kata SBY dalam wawancara eksklusif Kabar Tokoh TV One, yang ditayangkan Senin (2/1) malam. .

Ia menambahkan, sebagian pengguna medsos saat ini sudah menjadi seperti mesin penghancur. Di berbagai jejaring media sosial, lanjutnya, perbedaan pendapat serta ketidaksefahaman dianggap tidak sah dan diserang bertubi-tubi. Bahkan serangan-serangan tersebut sudah mulai jatuh menjadi fitnah, kabar bohong, dan pembunuhan karakter.

“Saya dan keluarga, dan banyak publik Indonesia mengalaminya. Ini sudah tidak wajar. Ini harus diluruskan. Ayo kita kembali ke masyarakat Pancasila yang menghargai perbedaan pendapat,” himbaunya.

Agar penertiban ini tidak merusak demokrasi, SBY meminta pemerintah dalam bertindak tetap berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penertiban, lanjutnya tersebut harus dilakukan dengan transparan dan berkeadilan.

“Bukan langsung tutup atau mendadak menjatuhkan sanksi bagi mereka yang dinilai melanggar” tambahnya.

Mantan Kepala Negara dua periode itu menambahkan, setiap kebebasan ada batasnya dan harus tetap menjunjung tinggi nilai-nilai etika.

“Ada UU-nya, dan dalam menerapkan sanksi juga tidak boleh tebang pilih. Adil bagi semua karena peradaban berkeadilan ini yang mau kita wariskan kepada anak cucu,” pungkasnya.

Sebelumnya, Kamis (29/12) lalu, Presiden Jokowi menginstruksikan agar kepolisian menindak tegas media online dan pengguna medsos yang sengaja memproduksi berita bohong, tanpa sumber yang jelas dan bernada provokatif serta mengandung fitnah.

Instrukti itu ditindaklanjuti Kemenkominfo dengan memblokir media online yang dinilai meresahkan.

Bahkan jika dihitung sejak awal, selama kurun waktu tahun 2016, sebanyak 87 situs radikal dan 51 situs bernuansa SARA sudah diblokir dan tidak bisa diakses lagi.

Meski demikian, netizen tetap menilai pemblokiran oleh Kemenkominfo ini masih bersifat tebang pilih karena cenderung menyasar media-media Islam. Sementara media-media online yang dianggap sudah jelas-jelas menghasut malah dibiarkan. Sebagai unjuk ketidaksetujuan atas sikap pemerintah tersebut, netizen ramai-ramai mengangkat tagar #StopBlokirMediaIslam dan #TutupMediaAntiIslam sepanjang Minggu dan Senin Januari 2017.

(politiktoday/dik)

One comment

  • Bimo A

    untuk itulah SBY dan Demokrat harus tegas…jangan terus membiarkan diri dibully di sosmed, karena banyak orang ‘tolol’ di negeri kita ini yang langsung percaya apa yang ditulis di sosmed (tidak tergantung pendidikannya). apalagi ada yang mulai menuduh cikeas sebagai dalang makar dlsb…harusnya yang fitnah seperti ini segera di counter dan bukan sekedar dibantah, tetapi dipolisikan biar rakyat tahu di pengadilan bahwa berita2 ngawur tentang makar cikeas hanyalah buatan orang2 tertentu.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.