SBY Tahu Kelemahan Prabowo

Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menggelar jumpa pers usai melakukan pertemuan tertutup di kediaman SBY, Puri Cikeas, Bogor, Kamis (27/7/2017) malam. (Foto: Abror Rizki)

BOGOR: Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengaku terkesan dengan santapan yang disediakan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, saat mereka bertemu di kediaman SBY, Cikeas, Bogor, Kamis (27/7/2017) malam.

Sebelum melakukan pembicaraan, SBY menyajikan nasi goreng yang disajikan pedagang gerobak yang biasa berjualan di Cikeas. Prabowo pun memuji nasi goreng itu.

“Saya harus akui, nasi goreng ini menyaingi nasi goreng Hambalang (kediaman Prabowo),” ujar Prabowo usai pertemuan.

“Intel (intelijen) Pak SBY masih kuat. Beliau tahu, kelemahan Prabowo itu nasi goreng, asal dikasih nasi goreng, Prabowo setuju saja,” kata dia.

Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Pandjaitan sebelumnya mengatakan, penjual nasi goreng yang dihadirkan memang pedagang favorit SBY dan para pengurus Partai Demokrat.

Menurut Hinca, penjual nasi goreng itu merupakan pedagang keliling yang bisa dihubungi untuk pesanan.

“Iya keliling, kalau kami minta dia kemari tinggal ditelepon, biasanya ada mi tek-teknya, menunya ganti, kadang ada empalnya,” kata Hinca di Puri Cikeas, Kamis malam.

Karena itu, Hinca menyebut bahwa pertemuan SBY dan Prabowo tersebut sebagai “diplomasi nasi goreng”.

“Saya bilang ‘diplomasi nasi goreng’. Nasi goreng itu kan sangat merakyat dan ini juga biasa jualan di pinggir jalan juga,” ujar Hinca.

SBY sendiri menjelaskan bahwa pertemuan yang dilakukan kedua petinggi partai politik ini sebagai pertemuan biasa. Adapun, pertemuan menjadi luar biasa karena dilakukan untuk menyikapi UU Pemilu yang baru saja disahkan DPR pada 20 Juli 2017 silam.

Pertemuan ini menjadi luar biasa karena kedua petinggi partai politik ini merasa dalam “satu kubu” menyikapi pengesahan Undang-Undang Pemilu pada rapat paripurna DPR pada 20 Juli 2017 lalu.

Menurut SBY, pengesahan UU Pemilu itu merupakan hasil proses politik yang melukai rakyat. Oleh karena itu, SBY menilai perlu komunikasi politik untuk menghindari lagi proses-proses politik yang merugikan rakyat.

“Kalau yang dilakukan negara itu tepat, kita tunduk. Tapi kalau tidak tepat, apalagi melukai rakyat, maka kita kita akan kritisi. Kita tolak secara gamblang, tegas, terang,” tutur SBY.

Sedangkan Prabowo sendiri mengatakan bahwa ketentuan ambang batas pemilihan presiden atau presidential threshold sebagai aturan yang mengurangi kualitas demokrasi.

“Presidential threshold adalah lelucon politik yang menipu rakyat Indonesia,” ujar Prabowo.

Meski begitu, menurut SBY, pertemuan ini bukan berarti bahwa Partai Demokrat dan Partai Gerindra akan melakukan koalisi saat Pemilu 2019.

Kedua partai akan meningkatkan kerja sama, sebagai bentuk pengawasan terhadap proses politik, terutama yang dilakukan pemerintah jika itu dinilai melukai rakyat Indonesia.

(kompas/dik)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.