Takdir Politik di Saat Demokrasi Tercederai dan Indonesia di Ambang Kehancuran

Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto (merdeka/google)

Oleh: Boyke Novrizon*)

Gejolak politik menuju 2019 mulai tampak jelas dan kian nyata. Hal ini terlihat di saat RUU Pilpres mulai dirancang dan akan ditetapkan. Seluruh partai politik mulai mengambil posisi serta menancapkan eksistensi politik juga kekuatannya secara jelas di depan publik. Masing-masing mencoba memberikan produk politik yang dianggap relevan dan bermanfaat untuk negara juga rakyat ke depan, atas nama demokrasi.

Di saat negara ini merdeka, Indonesia telah menetapkan juga menganut ajaran serta paham demokrasi dalam kehidupan bernegara. Demokrasi bukan saja tumbuh dan terpelihara dalam sistem perpolitikan Indonesia, namun ia juga mengambil bagian yang penting dalam kehidupan sosial, hukum serta berketuhanan (agama). Kemudian demokrasi mendapatkan tempat yang sangat layak di saat “Putra Sang Fajar” tak lain adalah Soekarno, yang saat itu kita kenal sebagai pemimpin besar Indonesia, telah memberikan hadiah terbaiknya buat republik beserta 260 juta rakyat Indonesia atas ide cerdas serta briliannya yang telah mengguncang dunia dan dikenal dengan sebutan PANCASILA. Kemudian setelah disempurnakan oleh para tokoh politik Indonesia, yang tergabung dalam BPUPKI, akhirnya menetapkan PANCASILA sebagai Ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia atau sebagai falsafah juga landasan dasar serta pedoman kehidupan rakyat dalam berbangsa dan juga bernegara. Pancasila hadir bukan saja sebagai sebuah produk atau tatanan biasa, namun Pancasila hadir sebagai jelmaan dari nilai demokrasi yang ada di muka bumi. Demokrasi yang berdiri secara utuh dan benar pada tempatnya, yaitu demokrasi antara negara (pemerintah) dengan rakyatnya, begitupun sebaliknya.

Di saat pemerintahan Orde Baru hadir, demokrasi atas nilai kehidupan berbangsa dan bernegara telah terkebiri dan terkukung mati. Demokrasi menjadi barang sampah di tangan Presiden Soeharto yang memimpin negeri ini selama 32 tahun. Namun akhirnya pemimpin Tirani itu runtuh dan “mati” bersamaan dengan kemarahan rakyat yang bergelora dan memiliki alasan kuat bahwa Sang Diktator Presiden Soeharto tenyata tidak menjalani dan memposisikan PANCASILA secara baik, tepat dan benar pada porsinya sebagai Falsafah Negara dan juga sebagai pedoman kehidupan rakyat dalam bernegara dan berbangsa.

Pasca-reformasi tumbuh dari akarnya yang paling dalam, maka saat itu Indonesia mulai kembali menata diri dan mencari bentuk serta formasi baru dalam menjalankan kehidupannya sebagai sebuah negara merdeka, berdaulat dan bermartabat. Konsolidasi serta rekonsiliasi para tokoh politik, tokoh agama serta TNI saat itu memang tampak terlihat sebagai sebuah tontonan baru yang menyegarkan buat 260 juta rakyat Indonesia. Sistem politik humanis mulai tampak di permukaan dan Indonesia menjadi sebuah negara yang tumbuh perlahan namun pasti sebagai negara besar yang wajib diperhitungkan dalam kancah perpolitikan di Asia.

Pertemun Ciganjur yang diprakasai oleh mahasiswa yang menamakan FKSMJ bersama 4 tokoh nasional menyepakati 8 butir ketetapan reformasi yang wajib dijalankan. Akhirnya, pasca-reformasi pemilihan umum pertama tanggal 20 Oktober 1999 dapat terlaksana dengan baik, dan lewat sidang Umum MPR akhirnya mempercayakan juga menempatkan Kyai Haji Abdurahman Wahid (Gus Dur) duduk sebagai presiden baru Indonesia, mengalahkan Ibu Megawati Soekarno Putri yang akhirnya duduk sebagai Wakil Presiden. Namun kurang lebih 2 tahun memerintah akhirnya Gus Dur pun harus turun dari gelanggang Presiden Indonesia karena tersandung kasus Bullogate. Konspirasi tokoh politik saat itu berhasil menempatkan Megawati sebagai Presiden Indonesia yang baru, pengganti Kyai Haji Abdurahman Wahid.

Tiga tahun Megawati menjalankan roda pemerintahan dengan berbagai macam persoalan yang ada. Dari kasus penjualan storage Pertamina (tangki penyimpanan minyak) hingga kasus pernjualan beberapa asset BUMN diantaranya Indosat mulai dijalankan. Tak kalah hebatnya konspirasi perampokan uang negara secara besar-besaran dengan nilai yang sangat fantastis di angka kurang lebih Rp. 138,442 triliun dilakukan dengan cara yang sangat sestematis melalui kasus BLBI. Namun di ujung cerita, kasus itu terhenti tanpa tersibak secara utuh siapakah penanggung jawab utama atas kasus BLBI itu?

Pemilihan Umum ke-2 pasca-reformasi di tahun 2004, dengan sistem Pilpres Murni/Demokrasi Murni (suara rakyat utuh), akhirnya Rakyat Indonesia mempercayakan Partai Demokrat sebagai “POLITICAL WINNER” serta menempatkan seorang Patriot Negara/Prajurit TNI terbaik dan juga seorang Negarawan yaitu Bapak Susilo Bambang Yudhoyono duduk sebagai Presiden Indonesia yang ke-6.

Saat itu Indonesia masuk dalam list merah negara yang mengalami krisis ekonomi secara mengkhawatirkan pasca-sisa dari krisis sosial dan politik, pasca-kerusahan 1997 dan 1998. Saat itu Indonesia memiliki utang cukup besar, baik itu utang negara maupun utang perusahaan swasta mencapai U$$ 200 millyar. Indonesia menjadi sebuah negara di ambang kebangrutan secara total (negara tinggal nama). Namun, Alhamdulillah, akhirnya Allah bersama kita, karena di tangan kepemimpinan SBY, di bulan Oktober 2006, akhirnya Indonesia menjadi negara pertama yang dapat membayar lunas hutangnya dari IMF senilai U$$ 3,181 millyar dan masih memiliki cadangan devisa negara senilai U$$ 39 millyar. Namun dalam keterangan persnya di harian Rakyat Merdeka tanggal 27 April 2015, Presiden Jokowi terkesan menerapkan “politik goro goro atau politik sesat” yang mengatakan Indonesia masih menyisakan utang kepada IMF.

Krisis ekonomi dunia tahun 2008, kembali para pengamat dunia memprediksi bahwa Indonesia tidak akan mampu keluar dari krisis ekonomi dan Indonesia kembali diambang kebangrutan. Namun kembali ALLAH masih bersama kita, akhirnya Indonesia mampu menjadi negara yang dapat keluar dari krisis ekonomi dunia di tahun 2008 dengan cara baik.

Periode ke-2 pemerintahan SBY di tahun 2009, ekonomi Indonesia mulai membaik dan Indonesia mulai menemukan formatnya sebagai negara yang berdikari, dari negara berkembang perlahan diprediksi menjadi negara maju. Negara yang bukan saja memiliki perekonomian yang baik dan maju, sektor pembangunan serta infrastruktur yang tampak manfaatnya buat rakyat Indonesia, namun yang jauh lebih penting dan sangat prinsip adalah SBY berhasil mencanangkan bahwa MORALITAS seorang pemimpin adalah bagian terpenting dari tumbuh kembangnya sebuah negara, serta juga dapat menjalankan warisan juga karya terbesar Proklamator Indonesia yaitu PANCASILA sebagai Ideologi bernegara serta Falsafah Bangsa. Tidak sampai di situ saja, SBY berhasil menerapkan gaya politik baru “politik santun dan beretika”. Dan kemudian SBY juga dapat menjalankan demokrasi secara baik di tengah tengah rakyat Indonesia sebagai sebuah pedoman atau fatsun dalam berbangsa dan bernegara hingga masa bakti dirinya sebagai Presiden Indonesia.

Namun pergantian rezim dan kepemimpinan negara di tahun 2014 Indonesia kembali menjadi negara yang terkesan buta, tanpa moral, penuh Goro-goro, tanpa sistem dan etika, negara yang gagal menjaga kedamaian serta keseimbangan rakyat juga pemeluk agama berbeda, negara yang gagal menjaga hubungan humanis antara rakyat dengan pemerintahnya, negara yang telah kehilangan kepercayaan serta wibawa di mata rakyatnya dan negara yang telah membunuh demokrasi sebagai sebuah pedoman atau fatsun dalam berbangsa.

Dan yang sangat prinsip saat ini, PANCASILA, sebagai Ideology serta Falsafah Negara, diperdebatkan dan dipertanyakan keberadaannya di tanah Indonesia!

Apa yang salah dengan Negara ini?

Tak kalah pentingnya, di saat dan selama Jokowi memerintah selama 3 tahun sebagai presiden, kini Indonesia telah memiliki nilai utang di kwartal bulan Januari 2017 dengan nilai sangat fantastik dan besar RpU$D 315,34 milyar, terdiri dari utang luar negeri pemerintah bersama Bank Indonesia serta utang swasta (dikutip dari data resmi BI dan dari harian media Merdeka.com – tgl 20 Maret 2017. https://m.merdeka.com/uang/awal-2017-utang-luar-negeri-indonesia-meroket-jadi-rp-4274-triliun.html). Indonesia kembali sebagai negara di ambang kebangrutan.

Kini para tokoh politik juga para negarawan yang masih berbasis MORAL dan tetap menjaga keutuhan bangsa secara utuh kembali resah dan sangat khawatir atas semua ini. Indonesia memiliki rangkaian pekerjaan rumah yang kompleks dan multicated (banyak) yang harus diselesaikan secara cepat, tepat dan baik.

Karena itu di saat rahasia publik kini beredar secara cepat bahwa dua (2) tokoh bangsa dan Negarawan, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono bersama Bapak Prabowo Subianto akan melakukan pertemuan politik untuk membahas kondisi negara yang terpuruk saat ini dan “MENCARI FORMAT KE DEPAN UNTUK INDONESIA DI Tahun 2019 DAN MENDATANG”, maka tanpa diragukan lagi rakyat dan pasar menyambut dengan baik niat dari pertemuan ke-dua tokoh bangsa ini. Ada harapan dan kebaikan yang tampak jelas buat rakyat dan bangsa Indonesia ke depan, suka cita dan prediksi positif yang dilemparkan para politisi, pengamat dan media atas niat pertemuan ke-dua sahabat lama di tubuh TNI ini. Begitu sangat mengharukan serta cukup menenangkan.

Semoga Indonesia ke depan memiliki harapan serta mimpi indah untuk kembali menjadi bangsa yang berdikari secara ekonomi, berdaulat secara politik, hukum dan demokrasi serta bermartabat sebagai sebuah negara yang memiliki harga diri, moral dan prinsip dalam bernegara serta bangsa yang Insya Allah dapat membuktikan dirinya sebagai bangsa yang kelak menjadi mercusuar dunia menuju “INDONESIA EMAS di tahun 2045”.

*)Wakil Ketua Komisi Pemenangan Pemilu DPP Partai Demokrat dan Ketua Umum Angkatan Muda Demokrat

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.