Ujian Demokrasi dan Kebangsaan Kita

Agus Harimurti Yudhoyono (dok pri)

Oleh: Agus Harimurti Yudhoyono*)

Presiden Joko Widodo berkata akan menggebuk para pelanggar konstitusi, Rabu (17/5), di Istana Negara. Ini pernyataan paling keras yang pernah dilontarkan Presiden Jokowi di era kepemimpinannya. Beberapa media nasional bahkan mengulas penggunaan kata gebuk yang dinilai angker. Kata gebuk ini juga pernah digunakan Presiden Soeharto pada 1989 dengan konteks yang sama, menggebuk pelanggar konstitusi.

Apa artinya jika Kepala Negara memberi peringatan keras seperti itu? Ya, kita sedang menghadapi ujian demokrasi dan kebangsaan.

Akhir-akhir ini, kita melihat media massa didominasi oleh pro-kontra soal kebhinnekaan. Sebenarnya, ini wacana yang baik menjelang hari kebangkitan nasional. Tapi, wacana kebhinnekaan yang hiruk-pikuk ini justru tidak konstruktif.

Sebab, kebhinnekaan ini dimunculkan sebagai identitas eksklusif kelompok tertentu untuk membedakan dengan kelompok lainnya. Padahal karakter sejati kebhinnekaan adalah inklusif, merangkul semua suku, ras, dan agama dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bahkan di media sosial, ada polarisasi tajam antara kubu yang melabelkan diri bhinneka dan yang dilabelkan tidak bhinneka. Praktis tidak ada dialog. Ini menunjukkan terjadinya efek echo chambers dimana masing-masing kubu hanya mendengar gema suara mereka sendiri.

Kita, yang selama ini membanggakan persatuan dalam keberagaman, layak bertanya-tanya: “akankah persatuan ini langgeng, dan apakah keberagaman itu justru jadi sumber malapetaka bagi generasi mendatang?”

Situasi hari ini tentu mengusik alam pikiran kita. Seolah-olah negeri ini terbelah menjadi dua kutub yang saling berhadapan: “Pro-Kebhinnekaan” versus “Pro-Islam”.

Di satu pihak, ada yang beranggapan seolah-olah Islam tidak lagi kompatibel dengan nilai-nilai demokrasi. Sebaliknya di pihak lain, tidak sepenuhnya memahami dan menerima nilai-nilai kebhinnekaan. Realitas ini bagaikan api dalam sekam. Semoga tidak ada pemantik yang akan membuat api membesar dan melalap segalanya. Cukup sudah kita mengalami kerusuhan-kerusuhan sosial, yang memutus tali persaudaraan dan kebangsaan seperti di masa lalu.

Kita membaca bahwa saat ini ada kontestasi yang sengit. Sebagian karena warisan kompetisi politik nasional tahun 2014 yang belum tuntas. Dampaknya, kental mewarnai pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 kemarin. Warga Jakarta seolah terkunci hanya pada dua pilihan yang saling berseberangan.

Kontestasi yang sengit dalam politik itu biasa. Yang luar biasa, kalau itu dilakukan dengan memanipulasi persepsi publik. Kita melihat produksi informasi menyesatkan (hoax), fitnah dan ujaran kebencian meningkat pesat serta tersirkulasi kemana-mana, menjangkau hampir semua orang dari berbagai latar belakang.

Volume informasi melimpah dengan konten berisi sensasi dan kurangnya kemampuan kita berpikir kritis, membuat kita sendiri menjadi bingung. Keadaan bertambah buruk karena sebagian media massa justru kehilangan kredibilitas sebagai penyampai fakta yang benar.

Lalu apa yang mesti kita kerjakan?

Pertama, pendekatan persuasif dan edukatif. Semua level kepemimpinan harus berupaya menenangkan semua elemen masyarakat. Pendekatan paralel, seperti penyelesaian konflik komunal di Poso dan Ambon, bisa kita adaptasi dalam skala yang lebih luas. Pejabat pemerintah, tokoh agama dan masyarakat agar berbicara pada kelompok-kelompok yang sedang dipenuhi prasangka dan amarah.

Dialog antar kelompok identitas yang berbeda seperti dilakukan Presiden Jokowi harus diperbanyak. Ini penting untuk mencari konsensus bersama dengan tetap setia pada ideologi dan falsafah bangsa ini, Pancasila, yang menjadi sumpah para abdi negara, termasuk prajurit TNI dan Polri.

Jangan ada pejabat pemerintah, tokoh agama dan masyarakat mengompor-ngompori. Juga, jangan ada fenomena lilin versus obor. Tenangkan masyarakat, supaya hati dan pikiran mereka jernih, serta tidak terprovokasi untuk saling berhadapan.

Di samping itu, media massa mempunyai peran kunci. Penting sekali bagi media massa untuk berpikir obyektif dalam menyikapi berbagai peristiwa dan opini yang mengiringinya, agar masyarakat memahami situasi sebenarnya.

Kedua, penegakan hukum secara adil. Memang Indonesia negara demokrasi yang menjunjung kebebasan berekspresi, tapi bebas bukan berarti bablas. Keadaban kita sebagai bangsa justru tercermin pada kebebasan yang bertanggung jawab, menjunjung tinggi etika dan norma hukum, sehingga mencegah munculnya tindakan anarkis.

Ketiga, sebesar apapun masalah kita, mari kita selesaikan sendiri secara bersama. Jangan menjual isu apapun ke luar negeri, sehingga memancing dunia internasional untuk mencampuri urusan kita. Toh, mereka juga belum tentu paham akar dan konteks permasalahannya. Selain itu, kita juga wajib waspada terhadap agenda asing yang dapat mengancam kedaulatan bangsa dan negara.

Akhirnya, mari kita bersatu mendukung Pemerintah, tokoh agama dan masyarakat untuk menghadapi ujian ini. Lakukan rekonsiliasi, jangan menunggu terjadinya konflik, apalagi krisis. Sebab, satu krisis akan memicu krisis lainnya, baik politik, ekonomi, sosial dan keamanan.

Kita sendiri dapat berperan aktif dalam mengatasi potensi konflik ini. Cara paling mudah adalah berpikir kritis dan bersikap bijaksana. Jangan mudah menyebarkan informasi yang belum tentu benar. Lihat segala sesuatu dengan jernih dari berbagai perspektif. Meskipun ada perbedaan cara pandang, dahulukan semangat persatuan dan persaudaraan, dimanapun kita berada.

Dengan demikian, persatuan Indonesia akan langgeng dan keberagaman ini menjadi berkah dari Tuhan Yang Maha Kuasa.

Atas rida-Nya, kita akan berhasil melalui ujian demokrasi dan kebangsaan ini dengan baik, bahkan Insya Allah lebih baik dari para pendahulu kita.

Selamat Hari Kebangkitan Nasional.

*)Alumnus John F Kennedy School of Government, Universitas Harvard, AS

Dimuat di Harian Kompas, edisi Selasa 23 Mei 2017

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.