Wakil Sekjen Partai Demokrat Didi Irawadi (detik)
Jakarta: Kalangan DPR mengancam pembekuan anggaran KPK dan Polri yang menolak menghadirkan Miryam S Haryani ke pansus angket KPK. Partai Demokrat (PD) yang menolak hak angket terhadap KPK menilai ancaman itu hanya gertak sambal.
Pansus angket KPK meminta Miryam datang untuk mengklarifikasi tudingan adanya ancaman dan penekanan dari sejumlah anggota Komisi III DPR. Saat ini Miryam sendiri tengah ditahan karena menjadi tersangka kesaksian palsu dalam kasus korupsi e-KTP.
KPK pun menolak untuk menghadirkan Miryam. Permintaan pansus kepada Polri untuk menjemput paksa Miryam pun ditolak oleh Korps Bhayangkara itu.
“Adanya anggota pansus angket yang begitu emosi dan marah terhadap KPK dan Polri yang tidak mau mengikuti kehendak pansus angket KPK untuk menghadirkan Miryam Haryani salah satu tersangka kasus e-KTP ternyata berujung ancaman untuk bekukan anggaran KPK dan Polri,” ungkap Wakil Sekjen Partai Demokrat Didi Irawadi dalam keterangan tertulisnya, Kamis (22/6/2017).
Didi pun menantang pansus angket yang mengancam pembekuan anggaran terhadap dua lembaga penegak hukum itu. Demokrat meminta pansus angket untuk membuka data dan dasar adanya penyimpangan dari KPK dan Polri hingga anggarannya bisa dibekukan.
“Beranikah pansus untuk bekukan? Semua pihak tentu sedang menunggu langkah berani tersebut. Kalau benar pansus mempunyai data-data yang lengkap, alasan-alasan yang argumentatif bahwa KPK dan Polri sudah menyimpang kenapa harus takut? Tentu alasan itu harus rasional, argumentatif dan akuntable,” ucapnya.
Apabila pansus angket tak merealisasikan ancamannya, Didi menilai ancaman pansus angket KPK hanya gertak sambal saja. Ini menurutnya akan jadi catatan khusus rakyat terhadap dewan.
“Justru kalau takut maka ternyata anggota pansus hanya pandai gertak, menakut-nakuti untuk suatu hal yang belum jelas. Rakyat tentu akan mencatat dan menilai,” Didi menuturkan.
“Keberanian dengan didukung argumentasi yang bisa dipertanggungjawabkan tentu kita semua akan memberi hormat. Jangan-jangan cuma gertak sambal saja,” dia menekankan.
Ancaman dari pansus angket disebut Didi akan menjadi pertaruhan. Khususnya terhadap anggota pansus yang melontarkan ide itu.
Ancaman pembekuan anggaran KPK dan Polri disampaikan oleh anggota pansus angket dari Fraksi Golkar, Misbakhun.
“Kalau ternyata ancaman itu hanyalah sebatas di bibir saja, maka ini jadi pertaruhan bagi kredibilitas pansus, setidaknya anggota yang sedang mengancam. Kredibilitas pansus angket dipertanyakan jadinya. Kenapa jadi gamang dan ragu sendiri terhadap keyakinan yang sudah tersebar luas ke publik itu,” Didi membeberkan.
Demokrat mengingatkan agar pansus angket tidak bekerja tanpa dasar yang jelas. Didi pun kembali menantang pansus angket apakah benar-benar berani akan merealisasikan ancamannya.
“Siapapun, apalagi anggota pansus angket tentu harus terukur, berbasis data yang kuat dan akuntable. Sekali lagi rakyat menunggu keberanian itu, kredibilitas Anda dan kehormatan Anda sedang Anda pertaruhkan!” Didi memungkasi.
Demokrat sendiri tidak mengirimkan perwakilannya ke Pansus hak angket KPK. Itu sebagai bentuk penolakan terhadap usulan hak angket.
Sebelumnya, Pansus Hak Angket KPK di DPR bereaksi keras atas pernyataan Kapolri Jenderal Tito Karnavian yang menolak menjemput paksa Miryam. Misbakhun menyarankan DPR untuk membekukan anggaran KPK-Polri untuk tahun 2018.
“Kami mempertimbangkan menggunakan hak budgeter DPR di mana saat ini dibahas di RAPBN 2018, termasuk di dalamnya anggaran polisi dan KPK,” ancam Misbakhun, Selasa (20/6).
“Apabila mereka tidak menjalankan apa yang menjadi amanat UU MD3, maka DPR mempertimbangkan, saya meminta Komisi III mempertimbangkan pembahasan anggaran kepolisian dan KPK,” tambahnya.
(detik/dik)
