Mataram: Kader-kader Partai Demokrat seharian penuh menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) di Ballrom Hotel Lombok Raya, Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), Senin (8/5). Rakernas dipimpin Ketua Umum Partai Demokrat Prof Dr Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu membahas kekompakan, kerja keras, keberhasilan tugas para kader untuk perjuangan Demokrat dalam 2 tahun ke depan.
SBY dalam arahan saat pembukaan Rakernas mengatakan, Rakernas Demokrat memiliki dua agenda.
Pertama, tingkatkan kedekatan dan kebersamaan dengan rakyat. Serap aspirasi rakyat. Berjuang mewujudkan harapan rakyat. Peduli pada permasalahan rakyat dan cari solusinya.
“Jangan biarkan rakyat kehilangan kepercayaan,” ujar SBY yang menghadiri Rakernas didampingi Ibu Ani Yudhoyono.
Kedua, para kader harus berjuang sekuat tenaga memenangkan kompetisi politik, Pilkada 2018 dan Pemilu (legislatif dan presiden) di 2019. Dengan izin Allah dan kerja keras, Demokrat memenangkan banyak Pilkada 2015 dan 2017. Ini adalah penanda bahwa Demokrat bisa sukses lagi pada Pilkada 2018 dan Pemilu 2019.
“Alhamdulillah kita, pernah berhasil pada Pemilu 2004 dan 2009, baik di legislatif dan Pilpres. Insya Allah, kita berhasil lagi pada Pemilu 2019,” SBY sangat optimistis.
Rakernas Demokrat bertema besar “Rapatkan Barisan, Gerakkan Mesin Partai Menuju Kemenangan Pilkada 2018 dan Pemilu 2019”. Tema besar ini adalah gagasan langsung SBY.
Menjadi terpenting bagi SBY, bagaimana cara dan apa yang harus dilakukan agar mesin partai bergerak optimal dan meraih kemenangan di seluruh kompetisi politik.
“Hari ini kita semua membahas dan merumuskannya. Justru saya ingin mendengar pikiran cerdas dari Saudara semua. Setelah itu, saya bulatkan untuk arahan dan ajakan saya kepada kader Demokrat se-Indonesia,” SBY memotivasi para kader.
SBY melanjutkan, Demokrat dari Mataram menyampaikan pesan, harapan, dan rekomendasi.
Demokrat telah mengikuti perkembangan situasi di Indonesia secara cermat, baik di bidang politik, sosial, ekonomi, keamanan, penegakan hukum, dan keadilan. Dari pengamatan dan analisis kritis Demokrat di 8 bulan terakhir terkait kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat, ada dua kesimpulan utama.
Pertama, kehidupan bernegara berjalan ke arah benar. Sungguhpun demikian ada konsensus dasar bernegara (Pancasila; UUD 45; Bhinneka Tunggal Ika; NKRI) yang harus kita jaga baik. Sebab ada tantangan terhadap konsensus mendasar itu. Tekad dan semangat untuk menjaga konsensus dasar itu harus terus dijaga karena tantangannya juga sangat besar.
Kedua, berbagai permasalahan bernegara memerlukan kepedulian dan tanggung jawab kepemimpinan penyelenggara negara. Singkatnya negara dan pemerintah harus berdiri di depan mengatasi permasalahan ini. Pemerintah harus mengambil tanggung jawab sepenuhnya. Pemerintah juga harus mengajak tokoh nasional lainnya. Jangan ada tokoh-tokoh yang ditinggalkan. SBY dan Demokrat mempercayai para tokoh itu sangat mencintai NKRI, kerukunan, dan kebhinnekaan.
“Libatkan mereka untuk mengelola permasalahan yang kita hadapi,” SBY mengingatkan.
SBY lantas menyampaikan tiga harapannya untuk kemajuan bangsa dan negara.
Pertama, perihal persatuan, kerukunan, dan kebhinekaan.
Demokrat melihat dan mengikuti secara cermat sikap dan percakapan di ruang publik yang diawali Pilkada DKI dan sesudahnya. Saat ini elite maupun akar rumput terbelah.
Bagi SBY dan Demokrat kenyataan ini sungguh tidak baik. Bukan ini konsensus dasar negara kita. Persoalan ini harus dikelola. Atasi dengan sangat serius. Jangan vonis mana yang pro dan anti-kebhinnekaan NKRI. Duduk bersama dan hargai pihak-pihak yang ingin berbakti pada nusa dan bangsa, meski mereka berada di luar kekuasaan. Sebaliknya pihak yang berada di luar kekuasaan harus membantu pemerintah. Ini adalah bangsa sendiri, negara sendiri. Semua pihak mesti bersatu mengatasi permasalahan bangsa. Sebab, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh.
Kedua, perihal demokrasi dan netralitas negara.
Demokrasi kita memang belum sempurna karenanya mari kita sempurnakan. Napas demokrasi adalah freedom. Jaga jangan dimandulkan. Kebebasan memang tidak boleh kebablasan. Tanpa etika tanpa tanggung jawab.
Terkait dengan demokrasi dan kebebasan itu, Demokrat berharap, menghadapi Pilkada 2018 dan Pemilu 2019, negara tetap netral dan adil. Wajah Indonesia akan tercoreng jika BIN, Polri, atau TNI tidak netral. Para abdi negara itu harus mengingat sumpah mereka pada Tuhan, negara, dan rakyat.
Jika ketidaknetralan terjadi, mungkin banyak yang tidak berdaya karena tergolong lemah. Tetapi kita harus belajar pada sejarah, ketidakberdayaan bisa menjelma jadi kekuatan dahsyat. Jangan melupakan sejarah. Netral dan adil adalah kunci menjaga demokrasi dan freedom.
Ketiga, perihal penegakan hukum dan keadilan. Partai Demokrat dan SBY berpendapat, keadilan dan kemakmuran haruslah dibaca satu napas, satu jiwa. Tidak boleh ada yang membirkan atau turut menyuburkan tumbuhnya ketidakadilan di negara ini. Demokrat mendukung pemerintah mengatasi ketimpangan sosial.
Demokrat juga mendukung penegakan hukum yang adil, objektif dan tidak tebang pilih. Lembaga KPK harus terus memberantas korupsi. Demokrat sangat konsisten mendukung pemberantasan korupsi. Baik yang dilakukan KPK atau penegak hukum lainnya. Ada atau tidak kader terlibat korupsi, Demokrat tetap teguh mendukung pemberantasannya. Atas dasar itu, Demokrat tidak setuju dengan adanya hak angket KPK. Adanya hak angket itu mengganggu kerja KPK. Banyak cara mengawasi KPK karena lembaga itu memang bisa salah. Tetapi harus dipiih cara tepat mengawasinya. Mencermati latar belakangnya dan arahnya, Demokrat tidak bertanggung jawab atas hak angket terhadap KPK. Konsekuensinya Demokrat tidak akan terlibat sepnuhnya dalam hak angket tersebut.
Sama seperti partai lainnya, Demokrat mengharapkan ke depan RI dipimpin sosok yang bertanggungjawab. Tetapi saat ini masih tahun 2017, Demokrat beraggapan, terlalu dini membahas calon presiden atau cawapres. Belum saatnya. Masih banyak persoalan bangsa yang harus dikelola. Rakyat sedih jika elite berebut kekuasaan 2019.
“Yang jelas pada saatnya, Demokrat akan memiliki pasangan calon (paslon) presiden-wapres pada Pemilu 2019,” SBY menegaskan.
Tentu paslon tersebut belum ditentukan. Bisa keduanya kader, bisa juga kader dan non-kader. Dalam politik, tidak ada yang tidak mungkin.
Akhirnya seraya memohon ridha Allah SWT, SBY membuka Rakernas Demokrat dengan ditandai pemukulan bedug khas Lombok.
Sebelum arahan SBY, Sekjen Partai Demokrat Dr Hinca IP Pandjaitan menyampaikan, Rakernas diikuti unsur Pimpinan Partai Demokrat di struktural Majelis Tinggi, Dewan Kehormatan, Dewan Pimpinan Pusat, Komisi Pengawas, Dewan Pimpinan Daerah, Dewan Pimpinan Cabang. Demokrat terpaksa membatasi jumlah peserta karena hanya tersedia 2.261 kursi di ruangan.
Rakernas mengabarkan kinerja Demokrat pasca-Kongres 2015. Menjelang Rakernas telah digelar kegiatan Jalan Sehat Bersama Agus Harimurti Yudhoyono dan Tuan Guru Bajang, main voli SBY dan masyarakat, peluncuran buku SBY, Demokrat peduli rumah ibadah, Malam Budaya Nusantara Tetapi kegiatan paling fenomenal adalah penandatanganan petisi stop hoax dan berita fitnah. Jumlah pesertanya mencapai 9.709 hingga menjadi rekor Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) terbaru.
Hinca tak menyampaikan kinerja Demokrat yang dipimpin SBY dengan bicara saja. Ia menyilakan ribuan hadirin menyaksikan betapa besar dan megahnya Demokrat dalam sebuah tayangan video yang merekam seluruh peristiwa terkait Rakernas Demokrat 2017.
(didik l pambudi)