Ketua Umum Partai Demokrat Prof Dr Susilo Bambang Yudhoyono saat memberikan pengarahan pada ratusan kader dalam Safari Ramadan, sebuah perjalanan religi, di Santika Premiere Malang Hotel, Jl. Letjen Sutojo, Kota Malang, Kamis (15/6). (MCPD/OmarTara)

Jakarta:  Sikap pemerintah yang bersikukuh menginginkan ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) 20% dinilai dapat dianggap sebagai upaya menghambat demokrasi, bahkan mengebiri demokrasi yang telah tumbuh kembang.

Hal itu dikatakan Ketua Divisi Komunikasi Publik DPP Partai Demokrat Imelda Sari. Karena kondisi demikian, Partai Demokrat menilai sikap pemerintah itu aneh. ?

“Sikap pemerintah yang bersikukuh dalam RUU Pemilu untuk presidential treshold mencapai 20% dengan dasar pemilu legislatif 2014, dapat dianggap sebagai upaya menghambat demokrasi bahkan mengebiri demokrasi yang telah tumbuh kembang,” kata Imelda Sari ?dalam keterangan tertulisnya, Jumat (16/6/2017).

Menurut Imelda, pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemilu? yang telah dilakukan fraksi-fraksi di parlemen, seharusnya dihormati sebagai jalan demokrasi.

Dia menjelaskan, ?sejumlah fraksi yang tergabung dalam Panitia Khusus (Pansus) RUU Pemilu telah menyampaikan argumentasinya terkait presidential treshold. “Sikap Partai Demokrat yang menghendaki presidential treshold 0% juga ada dasar argumentasinya,” ungkapnya.?

Maka itu menurut dia, tentu setiap partai politik mempunyai argumentasi masing masing, namun demokrasi tidak meniadakan musyawarah. “Itulah yang saat ini tengah berlangsung di parlemen. Seperti halnya sila keempat dalam Pancasila, musyawarah untuk mufakat,” Imelda menegaskan.

(sindo/dik)