Suasana diskusi bertopik “Seluk Beluk Sistem Baru Penghitungan Suara dan Kursi Pileg 2019, Implikasinya bagi Kader dan PD” di Taman Politik, Kantor Pusat Demokrat, Wisma Proklamasi 41, Pegangsaan, Menteng, Jakarta, Selasa (10/7). (Foto: Didik/MCPD)
Jakarta: Partai Demokrat kembali menggelar “Diskusi Taman Politik” dengan topik “Seluk Beluk Sistem Baru Penghitungan Suara dan Kursi Pileg 2019, Implikasinya bagi Kader dan PD”.
Acara ini digelar di Taman Politik, Kantor Pusat Demokrat, Wisma Proklamasi 41, Pegangsaan, Menteng, Jakarta, Selasa (10/7).
Hadir sebagai pemateri Wakil Ketua Komisi Pemenangan Pemilu (KPP) DPP-PD DR Andi Nurpati.
Dalam paparannya Andi Nurpati menjelaskan hal yang paling krusial dalam Pemilu 2019 dibandingkan Pemilu sebelumnya adalah penggunaan sistem sainte lague murni menggantikan sistem kuota hare.
Pada dasarnya sistem Sainte Lague murni menggunakan nilai rata-rata tertinggi. Artinya, kursi-kursi yang tersedia pertama-tama akan diberikan kepada partai politik yang mempunyai jumlah suara rata-rata tertinggi, kemudian rata-rata tersebut akan terus menurun berdasarkan nilai bilangan pembagi (dalam hal ini bilangan ganjil: 1; 3; 5; 7 dst). Prosedur ini akan terus berlaku sampai semua kursi terbagi habis.
Ini jauh berbeda dengan sistem kuota hare yang menetapkan metode konversi suara dengan cara dihitung berdasarkan jumlah total suara yang sah dibagi dengan jumlah kursi yang disediakan dalam suatu distrik atau daerah pemilihan
(inilah bilangan pembagi pemilihnya).
Selanjutnya menghitung jumlah perolehan kursi masing-masing partai politik dalam satu daerah pemilihan dengan cara jumlah perolehan suara partai di satu daerah pemilihan di bagi dengan hasil hitung harga satu kursi.
Ringkasnya dengan sistem sainte lague murni maka partai yang memperoleh banyak suara akan memperoleh kursi terbanyak tanpa harus dipotong “harga” kursi hasil bilangan pembagi pemilih.
Pada bagian lain, Andi Nurpati mengingatkan para caleg agar tidak memburu nomor urut kecil karena dengan sistem “suara terbanyak yang duduk di legislatif” maka nomor urut sudah tidak begitu berpengaruh.
Para kader pun diharapkan bertarung sekeras mungkin dalam Pemilu 2019 karena ambang batas parlemen telah mencapai 4 persen. Artinya jika sebuah partai tidak mampu mencapai 4 persen suara total dalam Pemilu 2019 maka partai tersebut tidak bisa menempatkan satu pun kadernya di Gedung DPR-RI.
Hadir dalam diskusi tersebut Anggota Majelis Tinggi PD Max Sopacua, Bendahara Umum DPP-PD Indrawati Sukadis, Wakil Sekjend DPP-PD Didi Irawadi Syamsuddin dan Ramadhan Pohan, Ketua Divkomlik DPP-PD Imelda Sari, Ketua Divisi Advokasi DPP-PD Ferdinand Hutahaean, para petinggi Demokrat, dan para caleg dari Demokrat.
(Didik)
