Para narasumeber foto bersama seluruh panitia seminar”Pluralisme di Tengah Agama Fundamentalisme dalam Tingkat Masyarakat Indonesia” yang diselenggarakan di Hotel AONE Jalan KH Wahid Hasyim, Jakarta, Rabu (5/4/2017).(Foto:MCPD/Omar)
Jakarta: Divisi Hubungan Luar Negeri (Divhublu) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP-PD) yang diketuai Iwan Djalal, bekerjasama dengan Friedrich Naumann Foundation menggelar Seminar bertemakan “ Pluralisme di Tengah Agama Fundamentalisme Dalam Tingkat Masyarakat Indonesia”. Seminar tersebut diselenggarakan di Hotel AONE Jalan K.H Wahid Hasyim, Jakarta, Rabu (5/4/2017).
Seminar tersebut menghadirkan narasumber Rocky Gerung (Staff pengajar ilmu politik dan sastra, Universitas Indonesia), Natalius Piga (Komisioner sSubkomisi Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM), Dwi Astuti Wulandari (Anggota Komisi VIII DPR RI, Fraksi Partai Demokrat).
Dwi Astuti Wulandari mengatakan, pluralitas adalah hakikat alamiah kehidupan manusia, kemajemukan suku, bangsa, agama/keyakinan. Pluralisme lahir sebagai jalan dan upaya untuk menciptakan harmonisasi, pembauran didalam kemajukan. Pembedaan agama dan keyakinan seringkali menjadikan perbedaan identitas semakin runcing. Kesulitan menerima hakikat perbedaan agama dan keyakinan inilah kemudian melahirkan fundamentalisme agama (memaksakan kebenaran).
Fundamentalisme agama hampir terjadi di semua agama di dunia ini. Muncul ketika sekularisasi dilakukan besar-besaran, peran agama cenderung terkesampingkan. Kurangnya pemahaman agama yang berujung pada sikap fanatik sempit. Tidak tertarik dengan jargon-jargon modernisme, seperti demokrasi, pluralisme, toleransi dan semacamnya. Meskipun fundamentalisme sering dicap sebagai gerakan yang membahayakan, namun tidak semua ahli berpendapat demikian.Di luar itu, ahli mendefinisikan fundamentalisme agama sebagai berikut: fundamentalisme positif, yaitu fundamentalisme yang menjadikan teks dan tradisi keagamaan sebagai sumber moral dan etika kemaslahatan publik. (melahirkan orientalis di Kristen, Islam politik di Islam dan sebagainya).
Fundamentalisme negatif, yaitu fundamentalisme yang menjadikan teks dan tradisi sebagai sumber dan justifikasi atas kekerasan (melahirkan gerakan separatis, terorisme, genosida, SARA dan lain-lain) Memberi pendidikan mengenai perbedaan kepada anak-anak karena kelak mereka akan tumbuh di masyarakat.
Dwi Astuti Wulandari (Anggota Komisi VIII DPR RI, Fraksi Partai Demokrat) ketika memaparkan materinya dalam seminar”Pluralisme di Tengah Agama Fundamentalisme dalam Tingkat Masyarakat Indonesia” di Hotel AONE Jalan K.H Wahid Hasyim, Jakarta, Rabu (5/4/2017). (Foto; MCPD/Omar)
Sementara itu Natalius Pigai menjelaskan, terdapat geo-simbolik dalam bhinneka tunggal ika yang tidak hanya berisi substansial. Suku-suku di Indonesia mulai tercampur antara pendatang dan orang asli. Di dalam politik, peraturan tidak mengaskan bahwa orang yang mencalonkan sebagai kepala daerah adalah orang asli daerah (putra daerah). Pancasila memberi ruang luas dalam hal apa pun. HAM adalah induk semangat jiwa utama untuk saling menghargai sesama manusia. Yang menyatukan kita adalah hukum.
Di tempat yang sama Rocky Gerung menyatakan, Indonesia tidak dijajah melainkan dirampok. Hanya sedikit elit politik yang mengerti tentang politik saat ini. Kita mengonsumsi demokrasi tetapi kita tidak memproduksi demokrasi itu sendiri.
Hadir dalam acara tersebut di antaranya Wakil Sekjen DPP-PD Ikhsan Modjo, Wakil Bendahara Umum DPP-PD Edwin Tandjung,K etua dan Sekretaris Divisi Hublu Iwan Djalal dan Muhammad Husni Thamrin, para Pengurus Harian DPP-PD,kader dan simpatisan Partai Demokrat.
(Enggal Pamukti/Iwan/dik)
