Analisis terhadap Pertemuan 5 Maret 2021 di The Hill Hotel & Resort Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara yang Diklaim Sebagai Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat

Oleh : Dr. Didik Mukrianto, SH., MH*)

I. Keabsahan Pertemuan 5 Maret 2021 di The Hill Hotel & Resort
Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara yang Diklaim sebagai Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat.

Pada posisi ini, kami menolak dengan tegas pelaksanaan dan seluruh keputusan yang dibuat dalam pertemuan di Deli Serdang yang diklaim sebagai Kongres Luar Biasa (KLB), yang juga mengklaim menetapkan Moeldoko sebagai Ketua Umumnya.
Mengapa?
Sesuai dengan Pasal 1 huruf (2) UU 2 tahun 2011 sangat terang dan jelas bahwa Anggaran Dasar (AD) adalah peraturan dasar Partai Politik.

Lebih lanjut dalam Pasal 1 huruf (2) menyatakan bahwa Anggaran Rumah Tangga (ART) adalah peraturan yang dibentuk sebagai penjabaran Anggaran Dasar.

Berdasarkan hal tersebut, terang dan jelas bahwa setiap kegiatan Partai Politik, termasuk dalam membuat setiap keputusan, kebijakan, sikap kelembagaan, tidak boleh bertentangan dan harus mendasarkan kepada AD dan ART.

AD dan ART mana?

Tentu AD dan ART hasil keputusan Kongres V Partai Demokrat tanggal 16 Maret 2020 di Jakarta, yang juga sudah disahkan oleh Menkumham sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusannya tanggal 18 Mei 2020 Nomor M.HH-09-AH.11.01 tahun 2020 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat; Sesuai dengan Pasal 81 ayat (4) Anggaran Dasar dinyatakan:

(4) Kongres Luar Biasa dapat diadakan atas permintaan :
a. Majelis Tinggi Partai, atau
b. Sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Dewan Pimpinan Daerah dan ½ (satu per dua) dari jumlah Dewan Pimpinan Cabang serta disetujui oleh Ketua Majelis Tinggi Partai.

Ketentuan tersebut, lebih lanjut dielaborasi dan dijabarkan dalam Pasal 83 Anggaran Rumah Tangga, yang berbunyi sebagai berikut :
(1) Dewan Pimpinan Pusat sebagai penyelenggara Kongres atau Kongres Luar Biasa;
(2) Kongres Luar Biasa dapat diadakan atas permintaan :
a. Majelis Tinggi Partai, atau
b. Sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Dewan Pimpinan
Daerah dan ½ (satu per dua) dari jumlah Dewan Pimpinan Cabang serta disetujui oleh Ketua Majelis Tinggi Partai.
(3) Dalam permintaan tersebut, harus menyebutkan agenda dan alasan-alasan yang jelas diadakannya Kongres Luar Biasa.
(4) Peserta Kongres atau Kongres Luar Biasa adalah Majelis Tinggi Partai, Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Daerah, Dewan Pimpinan Cabang, Dewan Pimpinan Luar Negeri dan Organisasi Sayap yang telah ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat.
(5) Kongres Luar Biasa dapat dilakukan khusus untuk perubahan atau penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) dengan tetap memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tersebut diatas.

Dengan mendasarkan kepada hal tersebut di atas, Majelis Tinggi Partai tidak mengajukan permintaan KLB. Sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Dewan Pimpinan Daerah dan ½ (satu per dua) dari jumlah Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat juga tidak mengajukan permintaan KLB. Demikian juga Ketua Majelis Tinggi Partai tidak membuat produk dan memberikan persetujuan apapun untuk melakukan KLB.

Lantas, apakah pertemuan di Deli Serdang yang di klaim sebagai KLB Partai Demokrat tersebut memenuhi syarat sesuai dengan Pasal 81 Anggaran Dasar jo Pasal 83 Anggaran Rumah Tangga?

Sangat terang dan jelas, tidak ada satu pun syarat yang dipenuhinya. Pun demikian, dengan membuat
asumsi dan klaim bahwa pesertanya hadir (meskipun tidak memiliki kewenangan
yang sah), namun mutlak tidak akan bisa terpenuhi syarat tersebut Karena Ketua Majelis Tinggi Partai tidak pernah dan tidak akan pernah memberikan persetujuan untuk KLB Partai Demokrat.

Mendasarkan kepada hal tersebut, demi hukum pertemuan di Deli Serdang yang di klaim sebagai KLB Partai Demokrat tersebut adalah Illegal dan Inkonstitusional; Jikalau kita mendasarkan kepada Konstitusi atau peraturan dasar Partai Demokrat yaitu AD dan ART, nyata dan jelas pertemuan di Deli Serdang yang diklaim sebagai KLB Partai Demokrat tersebut adalah Ilegal dan Inkonstitusional.

Lantas mengapa mereka tetap menganggap sebaliknya?

Ternyata berdasar berbagai macam argumentasinya di berbagai media, mereka mendasarkan kepada AD dan ART tahun 2005, dan bukan kepada AD dan ART hasil keputusan Kongres V Partai Demokrat tanggal 16 Maret 2020 di Jakarta, yang sah dan sudah disahkan oleh Menkumham pada tanggal 18 Mei 2020.

Apakah itu legal atau sah?

Mari kita uji!

Dengan mendasarkan kepada AD dan ART 2005, berarti pertemuan di Deli Serdang yang diklaim sebagai KLB Partai Demokrat dianggap telah mengabaikan, tidak mengakui dan melanggar, serta melawan produk Negara dan produk pemerintah yang sah, khususnya Surat Keputusan Menkumham tanggal 18 Mei 2020 Nomor M.HH-09-AH.11.01 tahun 2020 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat. Padahal kalau mendasarkan kepada hukum, termasuk UU 2 Tahun 2011 Jo UU 2 Tahun 2008, perbuatan demikian dapat dikategorikan tindakan melanggar hukum dan perbuatan melawan hukum.

Apakah Negara, Pemerintah, Kemenkumham akan mentoleransi para pelanggar hukum dan perbuatan melawan hukum, apalagi melanggar produk hukum Kemenkumham yang sah?

Dalam logika rasional dan akal sehat, tidak akan pernah di mana pun dan sampai kapan pun, serta dengan alasan apa pun, Negara dan pemerintah akan mentoleransi dan membenarkan para pelanggar hukum dan yang melawan hukum. Termasuk Kemenkumham, secara akal dan logika sehat tidak akan mungkin mengakomodasi kepentingan pertemuan di Deli Serdang yang diklaim sebagai KLB Partai Demokrat, karena bukan saja dianggap telah melawan produk Negara dan produk pemerintah yang sah, khususnya Surat Keputusan Menkumham tanggal 18 Mei 2020 Nomor M.HH-09-AH11.01 tahun 2020 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat, namun lebih jauh dari itu bisa dianggap telah menginjak-injak harkat dan martabat Kemenkuham, karena dianggap telah mengabaikan, tidak mengakui, menistakan dan melanggar, serta melawan produk Negara dan produk pemerintah yang sah, khususnya Surat Keputusan Menkumham tanggal 18 Mei 2020 Nomor M.HH-09-AH.11.01 tahun 2020 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat.

Apabila mereka yang menggagas pertemuan Deli Serdang yang diklaim sebagai KLB Partai Demokrat menyadari bahwa dengan AD dan ART hasil keputusan Kongres V Partai Demokrat tanggal 16 Maret 2020 di Jakarta, yang disahkan oleh Menkumham melalui Surat Keputusannya tanggal 18 Mei 2020 Nomor M.HH-09-AH.11.01  tersebut, tidak memberikan ruang dan tidak memungkinkan untuk pelaksanaan KLB, dengan konsistensinya mereka menggunakan AD dan ART tahun 2005, seharusnya membatalkan dulu Surat Keputusan Menkumham tanggal 18 Mei 2020 Nomor M.HH-09-AH.11.01 tersebut melalui jalur hukum dan mengembalikan ke AD dan ART 2005 sebelum pelaksanaan pertemuan Deli Serdang yang diklaim sebagai KLB Partai Demokrat dilakukan.

Mungkin ini sudah menjadi jalan Tuhan. Becik Ketitik, Olo Ketoro. Setiap Kebaikan dan keburukan pasti akan kelihatan dengan sendirinya, seiring dengan kekuasaan Tuhan yang senantiasa menunjukkan kebenaran dan kebatilan;

II. Pendaftaran Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta Kepengurusan

Sebagaimana kita baca dan dengar dari berbagai pemberitaan, penggagas, panitia, pelaku dan peserta pertemuan Deli Serdang yang diklaim sebagai KLB Partai Demokrat juga akan mendaftarkan keputusan hasil pertemuannya ke Kemenkumham;

Secara legal formal sesuai Undang-Undang Partai Politik, hak dan kewajiban untuk melakukan pendaftaran ke Kemenkumham akan lahir ketika Partai Politik
melakukan perubahan AD dan ART, serta perubahan Kepengurusan di tingkat Pusat.

Sesuai Pasal 5 UU 2 Tahun 2011 jo Pasal 7 UU 2 Tahun 2008, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik dapat diubah melalui forum tertinggi pengambilan keputusan di Partai Politik, dan harus didaftarkan di Kemenkumham untuk mendapat Pengesahan dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia. Namun sesuai dengan Pasal 8 UU 2 Tahun 2008, Menteri Hukum dan HAM tidak boleh mengesahkan perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga jika terjadi Perselisihan Partai Politik; Demikian juga, berdasarkan Pasal 23 UU 2 Tahun 2011, Pergantian kepengurusan Partai Politik dapat dilakukan dengan mendasarkan kepada AD dan ART, serta harus didaftarkan di Kemenkumham untuk mendapat Pengesahan. Namun sesuai dengan Pasal 24 UU 2 Tahun 2008, Menteri Hukum dan HAM tidak boleh mengesahkan perubahan kepengurusan jika terjadi Perselisihan Partai Politik;

Mendasarkan kepada hal tersebut di atas, bagaimana sikap Kemenkumham menanggapi permohonan pendaftaran perubahan AD dan ART, serta kepengurusan dari penggagas dan pelaku pertemuan Deli Serdang yang diklaim sebagai KLB Partai Demokrat?

Mari kita Uji!

Kalau mendasarkan kepada standing Illegal dan Inkonstitusionalnya pertemuan Deli Serdang yang diklaim sebagai KLB Partai Demokrat tersebut di atas, termasuk tidak terpenuhinya syarat KLB dan dugaan perbuatan melawan hukum dan melanggar hukum karena diduga mengabaikan, menistakan, tidak mengakui dan melanggar, serta melawan produk Negara dan produk pemerintah yang sah, khususnya Surat Keputusan Menkumham tanggal 18 Mei 2020 Nomor M.HH-09-AH.11.01 tahun 2020 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat, idealnya dengan akal dan logika sehat, mudah kita menebak bahwa Kemenkumham harusnya demi hukum menolak pendaftaran tersebut.

Selain alasan dan dasar sebagaimana tersebut diatas, sesuai dengan UU 2 Tahun 2008 Jo UU 2 Tahun 2011 jo Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 34 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Pendirian Badan Hukum, Perubahan Anggaran  Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Serta Perubahan Kepengurusan Partai Politik, kita akan lebih mudah untuk menguji, sebagai berikut :
1. Ketentuan dalam Pasal 5 UU 2 Tahun 2011 Jo Pasal 7, 8 dan 24 UU 2 Tahun 2008 Jo Pasal 10 dan Pasal 21 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 34 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Pendirian Badan Hukum:

Pasal 5 UU 2 Tahun 2011
(1) AD dan ART dapat diubah sesuai dengan dinamika dan kebutuhan Partai Politik.
(2) Perubahan AD dan ART sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil forum tertinggi pengambilan keputusan Partai Politik.
(3) Perubahan AD dan ART sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didaftarkan ke Kementerian paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak terjadinya perubahan tersebut.
(4) Pendaftaran perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyertakan akta notaris mengenai perubahan AD dan ART.”

Pasal 7 UU 2 Tahun 2008
(1) Menteri mengesahkan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya dokumen persyaratan secara lengkap.
(2) Pengesahan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
(3) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Pasal 8 UU 2 Tahun 2008
Dalam hal terjadi perselisihan Partai Politik, pengesahan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) tidak dapat dilakukan oleh Menteri.

Pasal 24 UU 2 Tahun 2008
Dalam hal terjadi perselisihan kepengurusan Partai Politik hasil forum tertinggi pengambilan keputusan Partai Politik, pengesahan perubahan kepengurusan belum dapat dilakukan oleh Menteri sampai perselisihan terselesaikan.

Pasal 10 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 34 Tahun 2017 (1) Untuk dapat mengajukan permohonan pendaftaran perubahan AD Partai Politik dan atau ART Partai Politik, Pemohon wajib mengunggah surat keterangan tidak dalam perselisihan internal Partai Politik dari Mahkamah Partai atau sebutan lain sesuai dengan AD Partai Politik dan/atau ART Partai Politik.
(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukanpemeriksaan dan/atau verifikasi.

Pasal 21 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 34 Tahun 2017
(1) Untuk dapat mengajukan permohonan perubahan kepengurusan Partai Politik, Pemohon wajib mengunggah surat keterangan tidak dalam perselisihan internal Partai Politik dari mahkamah partai yang sesuai dengan AD Partai Politik dan/atau ART Partai Politik.
(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan pemeriksaan dan/atau verifikasi.

Berdasarkan ketentuan ini, dengan mendasarkan kepada AD dan ART hasil keputusan Kongres V Partai Demokrat tanggal 16 Maret 2020 di Jakarta, yang sudah disahkan oleh Menkumham sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusannya tanggal 18 Mei 2020 Nomor M.HH-09-AH.11.01 tahun 2020 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat jo Surat Keputusan Menkumham tanggal 27 Juli 2020 Nomor M.HH-15.AH.11.01 tahun 2020 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Masa Bakti 2020-2025, pihak-pihak penggagas, panitia, pelaku dan peserta pertemuan Deli Serdang yang diklaim sebagai KLB Partai Demokrat tidak akan bisa mengunggah surat keterangan tidak dalam perselisihan internal Partai Politik dari Mahkamah Partai, mengingat hingga saat ini Mahkamah Partai Demokrat belum dan/atau tidak akan pernah mengeluarkan surat keterangan demikian untuk pihak-pihak penggagas dan pelaku pertemuan Deli Serdang yang diklaim sebagai KLB Partai Demokrat tersebut;

Kalaupun pihak-pihak penggagas, panitia, pelaku dan peserta pertemuan Deli Serdang yang diklaim sebagai KLB Partai Demokrat yang dengan keyakinannya menggunakan AD dan ART Tahun 2005 selain absurd dan melanggar hukum, perlu dipahami juga bahwa kelembagaan Mahkamah Partai baru lahir sebagai konsekuensi logis diundangkannya UU Nomor 2 tahun 2011 tentang Partai Politik.

Sehingga sungguh mengada-ada dan tidak mendasar, serta tidak akan mungkin memenuhi ketentuan dalam Pasal 10 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 34 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Pendirian Badan Hukum tersebut apabila mendasarkan kepada AD dan ART tahun 2005;
2. Ketentuan dalam Pasal 11 dan Pasal 22 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 34 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Pendirian Badan Hukum:

Pasal 11
(1) Dalam hal hasil pemeriksaan dan/atau verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 menyatakan bahwa status Partai Politik sedang dalam perselisihan internal, Menteri tidak memberikan Hak Akses kepada Pemohon.
(2) Dalam hal hasil pemeriksaan dan/atau verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 menyatakan bahwa status Partai Politik tidak sedang dalam perselisihan, Menteri memberikan Hak Akses kepada Pemohon.

Pasal 22
(1) Dalam hal hasil pemeriksaan dan/atau verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dinyatakan bahwa status Partai Politik sedang dalam perselisihan internal, Menteri tidak memberikan Hak Akses kepada Pemohon.
(2) Dalam hal hasil pemeriksaan dan/atau verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dinyatakan bahwa status Partai Politik tidak sedang dalam perselisihan internal, Menteri memberikan Hak Akses kepada Pemohon.

Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat melalui suratnya tanggal 4 Maret 2021 Nomor 22/EXT DPP.PD/III/2021 Perihal Perlindungan Hukum & Pencegahan Tindakan Inkonstitusional Oleh Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPK PD) yang diterima oleh Kemenkumham pada tanggal 4 Maret 2021, meminta diantaranya memohon agar kiranya Menkumham tidak memberikan dan/atau menolak pengesahan Kepengurusan dan perubahan AD dan ART dari pertemuan Deli Serdang yang diklaim sebagai KLB Partai Demokrat.

Pada tanggal 8 Maret 2021 Ketua Umum Partai Demokrat, Bapak Agus Harimurti Yudhoyono didampingi oleh segenap jajaran pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat dan segenap Anggota Dewan Pimpinan Daerah
Partai Demokrat dari seluruh Provinsi se Indonesia melakukan Audensi dan pertemuan dengan Dirjen AHU di Kantor Kemenkumham. Selain memberikan keterangan, penjelasan, segenap rombongan juga menyampaikan dokumen dokumen dan memohon agar Kemenkumham menolak permohonan pendaftaran dari pihak-pihak penggagas dan pelaku pertemuan Deli Serdang yang diklaim sebagai KLB Partai Demokrat, karena Illegal dan Inkonstitusional;

Dua langkah tersebut, adalah bagian dari sikap penolakan keras Partai Demokrat atas pelaksanaan pertemuan Deli Serdang yang diklaim sebagai KLB Partai Demokrat yang nyata-nyata Illegal dan Inkonstitusional;

Atas dasar itu, sangat mendasar dan beralasan bagi Menkumham untuk tidak memberikan Hak Akses kepada pihak-pihak penggagas dan pelaku pertemuan Deli Serdang yang diklaim sebagai KLB Partai Demokrat jika mendaftarkan di Kemenkumham, karena secara nyata ada perselisihan dimana Partai Demokrat baik DPP, DPD dan DPC serta segenap Pemilik Suara Sah dengan lantang menolak semua proses dan keputusan hasil pertemuan Deli Serdang yang diklaim sebagai KLB Partai Demokrat;

III. UPAYA HUKUM
Sebagai Konsekuensi logis atas pelaksanaan pertemuan Deli Serdang yang diklaim sebagai KLB Partai Demokrat yang Illegal dan Inkonstitusional, maka diduga kuat telah terjadi pelanggaran hukum dan perbuatan melawan hukum baik yang dilakukan oleh penggagas, panitia, pelaku dan peserta pertemuan Deli Serdang yang diklaim sebagai KLB Partai Demokrat, khususnya mereka yang nyata-nyata tidak memiliki kewenangan yang sesuai AD dan ART, baik dalam perspektif perdata maupun pidana;

Bagi siapapun, khususnya pemilik suara yang sah dapat melaporkan, mengajukan gugatan dan/atau menempuh upaya hukum dalam bentuk apa pun, jika nyata-nyata ada pelanggaran terhadap seluruh hak dan kewenangan pemilik suara yang dirampas dan/atau disalahgunakan;

Sehubungan dengan apa yang telah diuraikan tersebut di atas, sangat telanjang, sangat terang dan jelas Illegal-nya dan Inkonstitusional-nya pertemuan Deli Serdang yang diklaim sebagai KLB Partai Demokrat. Rasanya tidak perlu pertimbangan panjang lagi bagi Kemenkumham untuk menyikapi permohonan pendaftaran yang diajukan pertemuan Deli Serdang yang diklaim sebagai KLB Partai Demokrat tersebut. Demi hukum, Menkumham harus menolak permohonan tersebut.

Legalitas dan legal positioning Partai Demokrat sangat kuat dan terlalu kuat dalam perspektif mana pun untuk diambil alih kepemimpinannya secara paksa, meskipun dengan cara melakukan pertemuan Deli Serdang yang diklaim sebagai KLB Partai Demokrat. Terlalu banyak pelanggaran hukum, terlalu banyak perbuatan melawan hukum dan keadilan yang diduga dilakukan oleh penggagas, panitia, pelaku dan peserta pertemuan Deli Serdang yang diklaim sebagai KLB Partai Demokrat.

Semoga Allah SWT-Tuhan Yang Maha Esa mengampuni segala dosa dan kekhilafan hamba-Nya. Aamiin YRA

Salam Demokrat!

*)Anggota Komisi III FPD DPR RI; Kepala Dept. Hukum & HAM DPP PD; Ketua Umum Laskar Demokrat Penegak Hukum & HAM; Plt. Ketua DPC PD Kab. Tuban