Sekjen Partai Demokrat Dr Hinca IP Pandjaitan XIII dalam seminar Sosialisasi UU 2/2017 tentang Jasa Konstruksi di Kantor Pusat Partai Demokrat, Wisma Proklamasi 41, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (26/4/2017). (Foto: MCPD/OmarTara)
Jakarta: Departemen Pekerjaan Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP-PD) seminar Sosialisasi UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Sub tema seminar adalah ”Menunjang Kemajuan Pembangunan Bangsa Indonesia yang Beradab dan Modern pada Bidang Infrastruktur dan Industri Konstruksi”. Acara tersebut digelar di kantor DPP-PD Wisma Proklamasi 41, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (26/4/2017).
Pembicara dalam seminar, Yaya Supriatna (Dirjen Bina Kontruksi Kementerian PUPR) dan dimoderatori Nuki Sutarno (Sekretaris Dept PU DPP-PD).
Sekjen Partai Demokrat Dr Hinca Pandjaitan XIII dalam sambutanya menyatakan bahwa UU 2/2017 tentang Jasa Konstruksi sangat dibutuhkan negeri ini ketika pemerintahan sekarang mencanangkan energi besar sekali membangun infrastruktur.
“Ketika bicara infrastruktur kita bicara tentang konstruksi. UU ini relevan sekali. Terima kasih kepada Departemen Pekerjan Umum DPP-PD dan kawan-kawan Komisi V DPR-RI yang telah menuntaskan UU ini,” Hinca mengapresiasi.
Hinca menjelaskan, secara struktural, di Partai Demokrat ada 65 departemen. Partai Demokrat tidak ingin satu cm pun urusan pemerintahan tidak diawasi Partai Demokrat. Saat Partai Demokrat membentuk Departemen PU pada tahun 2015, pemerintahan belum mengumumkan secara detail kelembagaan PU. Tapi meskipun departemennya berbeda-beda, hati kader Partai Demokrat sama, bagaimana mendukung pemerintahan sampai tuntas.
“Tadi sudah disebutkan yang positif-positif tapi izinkan kami memberikan kritik juga karena kritikan adalah vitamin terbaik membangun demokrasi. Departemen yang ada di Demokrat adalah shadownya (bayangan) pemerintahan.Jadi di Demokrat menteri pekerjaan umum ya ketua depertemennya. Kalau kami berkuasa ya itu menterinya. Oleh karena itu, Demokrat siap sekali. Diskusi ini bukan sekadar sosialisasi UU tapi juga manajemen implementasinya,” Hinca mengharapkan.
HInca mengingatkan, negeri ini tidak mungkin di urus satu orang maka mari mengurusnya beramai-ramai. DPP PD mendukung UU Konstruksi karena konstruksi memastikan menyambungkan kehidupan yang patah, memastikan jalan sempurna.
“Bagi kami jasa kontruksi bukan sekadar konstruksi. Oleh karena itu saya respek kepada Ketua Departemen PU DPP-PD Bahrum Daido dan kawan-kawan atas ide ini. Saya berharap suata saat nanti ketika diskusi, yang hadir bukan hanya insinyur atau pelaksana tapi calon-calon insinyur teknik sipil anak-anak muda.
“Sekalipun jembatan hanya penting saat kita melihat sebagai kebutuhan dan sesudah sampai di sana kita lupakan, tetapi sesungguhnya jembatan dan konstruksi awal mula kehidupan, termasuk kehidupan politik. Jasa konstruksi bisa merancang republik lebih baik,” ujar Hinca di akhir sambutannya.
Sebelumnya Ketua Dept PU DPP-PD Bahrum Daido mengatakan, departemennya merupakan mitra dari Kementerian PU. Jadi, ia bertugas melakukan evaluasi dan monitoring kegiatan kementerian tersebut.
“Untuk isu-isu positif kami akan angkat dalam seminar. Terhadap isu negatif, kami akan memberikan masukan kepada kementerian sehingga melakukan evaluasi dan perbaikan. Begitu juga dengan kegiatan Dirjen Penyediaan Perumahan,” Bahrum menyampaikan.
Hadir dalam acara tersebut seluruh pengurus departemen dan divisi DPP-PD, simpatisan, kader, dan masyarakat umum.
(Iwan K/dik)
