Sekretaris Depdagri DPP-PD Abdullah Rasyid (RMOL)

Medan: DPRD Sumut didorong menggulirkan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk menolak kehadiran Irjen Pol Drs. Martuani Sormin Siregar, M.Si, jika polisi aktif yang kini menjabat Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri tersebut benar-benar dilantik menjadi Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Utara (Gubsu).

Resistensi atas penempatan perwira tinggi (pati) aktif dari jajaran Polri juga terjadi di Jawa Barat (Jabar), yang 27 Juni mendatang juga menggelar pemilihan gubernur. Diketahui, Komjen M. Iriawan telah dilantik oleh Mendagri Tjahyo Kumolo menjadi Pj Gubernur Jabar. Pelantikan berlangsung di Gedung Merdeka, Bandung, Senin (18/6).

Terkait penempatan Komjen Pol M. Iriawan di Jabar, Partai Demokrat langsung bereaksi keras. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI dari Fraksi Demokrat, Erma Ranik kini menggerakkan seluruh fraksi untuk Hak Angket, lantaran penempatan polisi aktif sebagai penjabat gubernur dinilai melanggar UU No 2/2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

Mengenai perlawanan ini, Sekretaris Departemen Dalam Negeri DPP Partai Demokrat Ir. H. Abdullah Rasyid, M.E menjelaskan UU No 2/2002 tentang Polri tegas menyatakan anggota Polri dapat menduduki jabatan di luar Kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun. Sedangkan Komjen M. Iriawan sejauh ini masih tercatat sebagai polisi aktif dan tidak mengundurkan diri saat diangkat menjadi Pj Gubernur Jabar. Kondisi ini menurutnya telah menunjukkan bahwa pemerintah terindikasi kuat hendak menjadikan Polri sebagai alat politik penguasa untuk kepentingan Pilkada 2018.

“Penjabat gubernur memang bukanlah penyelenggara pilkada. Tetapi, penjabat gubernur memiliki banyak kesempatan untuk ikut ‘bermain’ dalam perhelatan pilkada. Di sinilah pangkal resistensinya!” seru Rasyid, Rabu (20/6).

Politisi nasional asal Sumut ini juga menyimpulkan, penunjukan polisi aktif sebagai penjabat gubernur merupakan anarkisme kekuasaan. Pemerintah cq. Mendagri seolah ingin mengesankan bahwa sedang terjadi kedaruratan dan potensi gangguan keamanan akibat pilkada.

“Ini sebuah logika sesat dan jelas tidak mempercayai rakyat. Memakai logika ini, berarti pantas juga kita meminta Presiden untuk segera mengganti Mendagri dan Kapolri. Sebab, ini membuktikan kadua lembaga negara tersebut tidak mampu menjaga kondusifitas pelaksanaan pesta demokrasi yang sedang berlangsung,” tukas alumnus Universitas Sumatera Utara (USU) ini.

Bagaimana dengan Sumut? Rasyid berharap seluruh anggota dewan di level provinsi menyatukan langkah untuk melakukan penolakan jika Irjen Pol Martuani Sormin Siregar dilantik menjadi Pj Gubsu. Sebab, daerah ini juga sedang menghelat pesta demokrasi lima tahunan.

“Lakukan penolakan sebelum benar-benar dilantik oleh Mendagri. Jika Mendagri nekat melantik, maka bisa digalang HMP. Targetnya menunda pelaksanaan pilkada hingga Pj Gubsu-nya diganti,” saran Rasyid, sembari menjelaskan keyakinannya bahwa HMP berpotensi digalang di DPRD Sumut, mengingat komposisi koalisi partai pengusung di pilkada.

Keyakinan Rasyid ini kiranya bersambut. Anggota DPRD Sumut, Syamsul Qodri sudah menyatakan penolakannya jika Mendagri melantik Irjen Pol Martuani sebagai Pj Gubsu. “Ini namanya melecehkan Sumut,” ujarnya kepada wartawan di Medan.

Penolakan juga datang dari kalangan nonparpol. Koordinator Kelompok Kerja Kehumasan (Pokja Humas) Sumut, H. Idrus Djunaidi menegaskan pihaknya akan menggalang kekuatan rakyat untuk mencegah dilantiknya Irjen Pol Martuani sebagai Pj Gubsu.

“Ini akal-akalan untuk memenangkan pasangan yang diusung PDI Perjuangan di Pilkada Sumut. Kita harus menyatukan kekuatan untuk menentang penyalahgunaan kekuasaan seperti ini,” tukasnya, tadi malam.
Sementara itu di lingkungan Pemprov Sumut berembus kuat kabar bahwa Jumat (22/6) besok Irjen Pol Martuani Sormin Siregar bakal dilantik menjadi Pj Gubsu.

Ketika dikonfirmasi, Kepala Biro Humas dan Keprotokolan Pemprovsu, Ilyas Sitorus hanya mengaku belum mendapat bocoran mengenai hal itu. “Belum tau kita siapa yang akan menjadi Pj Gubsu. Kita hanya mepersiapkan pelantikannya,” ujar Ilyas, Rabu (20/6) siang. Namun begitu, dia tidak menampik mengenai kabar bahwa besar kemungkinan sosok yang dilantik adalah Irjen Pol Martuani.

Menjelang sore, beredar pula nama Direktur Jenderal (Dirjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri, Zudan Arif Fakrulloh di kalangan pejabat Pemprovsu. Mereka mendapat informasi sosok dimaksud yang bakal dilantik menjadi Pj Gubsu.
(ril/dik)