Grobogan: Anggota DPR-RI, dari Fraksi Partai Demokrat, Dr. Ir. Djoko Udjianto, MM. menggelar reses meninjau lokasi wisata di Kabupaten Grobogan, kemarin. Ketua Komisi X DPR RI ini, meninjau wisata Bleduk Kuwu di Desa Kuwu, Kradenan, dan Museum Purbakala di Desa Banjarejo, Gabus.
Dalam kesempatan ini, Djoko Udjianto menyampaikan kekagumannya atas geliat wisata di kabupaten terluas kedua se-Jawa Tengah tersebut. Objek wisata dimaksud adalah Bleduk Kuwu yang memiliki pemandangan indah dengan semburan lumpur dan objek wisata Museum Purbakala Banjarejo yang mempunyai ratusan koleksi fosil.
Djoko Udjianto mengatakan, reses ini untuk menyerap aspirasi secara langsung. Sebab, dirinya sebagai Ketua Komisi X DPR RI membidangi Pendidikan, Dikti, Olahraga, Pariwisata dan Bekraf.
”Potensi wisata Banjarejo ini sangat bagus. Perlu dikembangkan Ada sisi sejarahnya,” kata Djoko Udjianto, wakil rakyat dari Dapil III Jawa Tengah (meliputi Kabupaten Grobogan, Pati, Rembang, dan Blora).
Sebagai tindaklanjut, usai reses, ia akan meminta Dirjen Purbakala meninjau Museum Banjarejo. Koleksi museum ini, di antaranya fosil stegodon (gajah purba; fosilnya diperkirakan berusia 1,2 juta tahun), kerbau, banteng, hiu, dan hewan lain. Juga penemuan benda peninggalan Kerajaan Aji Saka dan beberapa emas, guci, serta koin emas pada zaman Kerajaan Ming.
”Pembangunan museum ini bagus dan perlu didukung,”Djoko Udjianto menegaskan.
Sementara itu, Kepala Disporabudpar Kab. Grobogan Karsono mengatakan, di Banjarejo akan dibangun dua museum. Yakni museum lapangan di lokasi penemuan dan museum bangunan untuk penyimpan an benda purbakala.
”Untuk anggaran pembebasan lahan sudah dianggarkan di APBD Grobogan. Tetapi untuk dana pembangunan masih nunggu pemerintah pusat, karena membutuhkan dana sekitar Rp 6 miliar,” ujarnya.
Kepala Desa Banjarejo Ahmad Taufik berharap, pembangunan Museum Banjarejo bisa segera terealisasi dan mempunyai tempat.
”Selama ini benda purbakala temuan warga disimpan di kediamannya, agar tak rusak dan tak diambil orang,” kata Ahmad Taufik.
Usai dari Desa Banjarejo, Djoko Udjianto menggelar pertemuan di aula kantor Kecamatan Ngaringan. Di tempat itu, Djoko Udjianto mendengarkan aspirasi para guru PAUD, TK, SD, dan SMP. Umumnya mereka menyampaikan persoalan terutama tentang penggunaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) yang tak boleh untuk membayar guru honorer. Apalagi ada kebijakan baru, tenaga guru honorer harus ada SK dari bupati. Dengan demikian, posisi guru honorer semakin terpojok, meski keberadaan sangat diperlukan. Sebab, setiap SD di Kabupaten Grobogan, guru PNS hanya ada satu atau dua.
”Masukan dan keluhan dari guru ini akan saya rapatkan dan bahas di Komisi X DPR-RI agar ada kebijakan baru. Kalau anggaran untuk itu, akan saya usahakan dalam perubahan 2018 mendatang,” Djoko Udjianto menegaskan.
(rilis/dik)