Presiden RI ke-6, yang juga Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat menghadiri gelaran Milad ke-50 Pondok Pesantren Daar el-Qolam, di Jayanti, Tangerang, Banten, Sabtu (20/1). (Foto:PolitikToday )

Oleh: Hendra Kurniawan*)

Saya perhatikan, pasca Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyampaikan harapannya agar pertumbuhan ekonomi bisa ditingkatkan lagi, para pendukung pemerintah langsung nyinyir. Padahal, tanpa perlu kita menjadi seorang professor, kita sama-sama paham apa yang disampaikan SBY adalah kebenaran.

Tiga tahun Jokowi menjabat, rata-rata rata-rata pertumbuhan ekonomi cuma 5%. Bandingkan dengan semasa SBY memimpin Indonesia–ia dihadapi oleh banyak masalah serius; termasuk krisis ekonomi 1997-1998 yang belum tuntas, serta resesi global pada 2010-2011. Tapi toh SBY berhasil membawa pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai rata-rata 6% pertahun. Bahkan pada 2010, pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 6,81%.

Ketimpangan ini menggambarkan ada yang salah dalam scenario pembangunan ekonomi nasional. Barangkali pada tim ekonomi Jokowi, barangkali faktor eksternal, dan barangkali faktor-faktor lainnya. Tetapi, sebagaimana sering dikatakan SBY “Orang mengatakan enough is not good enough, belum cukup, masih harus lebih giat lagi, must do more, berbuat lebih banyak lagi.” Pemerintah harus berbenah. Pemerintah harus berbuat lebih baik lagi.

Malah masukan SBY ini perlu disimak baik-baik, utamanya bagi pemerintah, sebagai kritik yang konstruktif, kritik yang membangun. Jika pertumbuhan ekonomi meluncur mulus, jika perekonomian nasional menggeliat, ujung-ujungnya kepercayaan publik terhadap Jokowi akan meningkat.

Muaranya, potensi Jokowi untuk meraup dukungan publik pada Pemilu 2019 semakin terbuka. Narasi ini tentu saja jika kaum pro-pemerintah itu berpikir positif, sekali lagi berpikir positif. Bukan malah menolak kritik dan balik menyerang. Ini namanya memecahkan masalah dengan masalah. Ini namanya buruk muka, cermin dibelah.

Kesejahteraan dan Pertumbuhan Ekonomi

Apa yang disampaikan SBY juga bukan sesuatu yang baru. Sudah banyak ekonomi, dan lembaga riset yang teriak-teriak masalah lambatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia ini. INDEF, salah satunya, meminta meminta pemerintah tidak puas dengan pertumbuhan ekonomi yang berkisar di angka 5%.

Benar, pencapaian itu telah menempatkan Indonesia di peringkat tiga negara-negara G20. Tetapi, tidak berdampak banyak buat rakyat Indonesia.

Pertumbuhan ekonomi berkisar 5 persen tidak cukup untuk menjadikan masyarakat Indonesia hidup sejahtera. Tersebab pertumbuhan ekonomi itu tidak sebanding dengan angka pertambahan jumlah penduduk di Indonesia. Ilustrasinya begini. Rata-rata tenaga kerja baru per tahun tumbuh, 2 juta, maka kalau 5 persen maka yang bisa tertampung hanya 200 ribu. Intinya pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini tidak berdaya untuk mengatasi beban pengangguran.

Proyek Infrastruktur dan Penyerapan Tenaga Kerja

Upaya pemerintah untuk menggenjot pembangunan infrastruktur dalam tiga tahun terakhir juga belum menunjukkan perkembangan dan memberikan dampak yang signifikan. Ini adalah anomali, saat pembangunan proyek infrastruktur yaitu penyerapan tenaga kerja dan upah buruh bangunan malah menurun.

Simak baik-baik. Penyerapan tenaga kerja di sektor industri pada 2015 mencapai 7,72 juta jiwa atau sekitar 6,39 persen. Pada 2016, sektor konstruksi mencatatkan angka penyerapan tenaga kerja 7,71 juta orang atau turun 0,01 juta jiwa. Pada 2017 menyerap 7,16 juta orang. Artinya, dalam kurun waktu tiga tahun terakhir tenaga kerja di sektor ini justru menyusut sekitar 0,56 juta orang.

Begitu pula dengan upah riil buruh bangunan yang nyatanya menurun. Upah riil adalah upah nominal dikurangi dengan tingkat inflasi. Pada September 2015, upah riil harian buruh bangunan mencapai Rp 66.158, lalu pada dua tahun berikutnya turun menjadi Rp 65.768 pada 2016 dan Rp 64.867 pada 2017.

Menurunnya penyerapan tenaga kerja di sektor industri dan upah rill buruh akan berdampak pada berkurangnya pendapatan sektor rumah tangga. Muaranya, daya beli melemah. Jadi, kalau ada masyarakat yang teriak-teriak akibat kenaikan BBM, TDL atau beban pajak, ya wajar-wajar saja. Pendapatan mereka tak mencukupi.

Lagipula, jika kita bandingkan pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan negara-negara tetangga di ASEAN, hasilnya sungguh sangat memprihatinkan. Kalau kita bandingkan, cuma Brunei yang di bawah Indonesia, Thailand, Singapura, Malaysia dan lain-lain trennya naik. Indonesia malah stagnan di 5%.

*)Warganet Bermukim di Bandung

(politiktoday/dik)