Jakarta: Anggota Komisi IV DPR-RI dari Fraksi Partai Demokrat, Bambang Purwanto mengatakan, program food estate merupakan langkah cerdas yang perlu diapresiasi. Food estate adalah solusi, karena lahan sawah di Pulau Jawa kian berkurang akibat kebutuhan perumahan, sehingga mengancam ketahanan pangan nasional.

Bambang Purwanto menjelaskan, pembangunan program food estate, pada tahun 2020 khusus di Kalteng, ditargetkan mencapai 30.000 hektare (ha). 10 ribu ha dibangun di Kabupaten Pulang Pisau dan 20 ribu ha di Kabupaten Kapuas.

“Pembangunan ini dilakukan dengan mengoptimalkan lahan petani yang sudah ada. Diberikan bantuan serta biaya yang cukup besar, didukung semangat petani yang luar biasa karena merasa mendapat perhatian Pemerintah,” ujarnya kepada website demokrat, kemarin.

Harapan Presiden hasilnya harus optimal sehingga dapat sebagai percontohan. Daerah lain tinggal datang dan belajar di food estate tersebut.

Dalam kenyataanya dari keseluruhan lahan, hanya di Desa Belanti dan Desa Gedabung Kec. Maliku, Kab Pulang Pisau, seluas 1000 ha yang mencapai hasil optimal. Lahan lainnya belum mencapai hasil maksimal. Hal ini antara lain dikarenakan pintu air belum diperbaiki sehingga berakibat terhadap hasil yang kurang sesuai harapan.

Sementara di Kab. Kapuas seperti di Desa Terusan Makmur dan Terusan Kriya Kec. Bataguh, seluas 6.000 ha mendatangkan hasil optimal. Sementara lahan lainnya belum sesuai harapan karena irigasi dan pintu air rusak.

Bambang Purwanto menjelaskan, hal ini disebabkan mekanisme kerja terpadu yang tidak terkoordinir dengan baik antar lintas Kementerian/Lembaga. Utamanya Kementerian PUPR lambat turun sehingga berakibat perbaikan irigasi juga pintu air dan JUT (Jalan Usaha Tani) rusak berat, serta jembatan belum dimulai pembangunannya. Tentu hal ini akan berpengaruh terhadap hasil panen. Ketika panen juga bakal kesulitan mengangkut hasil panen.

Di sisi lain PPL (Penyuluh Pertanian Lapangan) sebagai ujung tombak partanian untuk membimbing petani dengan cakupan luas wilayah dan  medan yang sulit belum mendapat perhatian serius, utamanya pelatihan untuk meningkatkan kemampuan seiring teknologi yang terus berkembang. Biaya operasional yang hanya Rp400 ribu/bulan tentu juga sangat minim.

“Kenapa bisa terjadi hal seperti ini di kegiatan mega proyek yang menjadi kebanggaan kita semua ?” Bambang Purwanto bertanya.

Menurutnya, suatu kegiatan yang melibatkan beberapa Kementerian/Lembaga merupakan kerja terpadu. Kegiatan itu  mestinya diawali dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) yang menegaskan siapa berbuat apa dan bertanggung jawab apa. Kapan harus mulai bekerja, juga siapa menampung hasil panen. Kesemua hal itu harus jelas dengan jadwal yang jelas pula.

“Setelah mekanisme kerja telah disepakati bersama, kemudian siapa penanggung jawab kegiatan itu juga harus jelas dan harus menguasai betul. Ketika penanggung jawab tidak menguasai, tentu hasilnya pasti amburadul sehingga program yang bagus sekalipun tidak akan sesuai dengan  harapan semula. Inilah problemnya,” Bambang Purwanto mengakhiri pernyataannya.

(dik)