RA Kartini (tropenmuseum)

Oleh: Firliana Purwanti, SH. LLM*)

Minggu lalu ada berita yang menarik perhatian publik. Judulnya begini, “All 6 Countries With The Best Response To Covid-19 Have 1 Thing In Common: Women Leaders.” Artikel yang viral tersebut memberitakan tentang pemimpin dunia yang dinilai berhasil merespon wabah virus Covid-19. Pemimpin itu perempuan semua. 

Siapakah para perempuan ini? Mereka adalah Jacinda Ardern (Perdana Menteri Selandia Baru), Sophie Wilmès (Perdana Menteri Belgia), Sanna Marin (Perdana Menteri Finlandia), Mette Frederiksen (Perdana Menteri Denmark), Katrín Jakobsdóttir (Perdana Menteri Islandia), Angela Merkel (Kanselir Jerman) dan ditambah Tsai Ing-wen (Presiden Taiwan). 

Diapresiasi Karena Cepat, Siap, dan Nyata

Pertama, para perempuan pemimpin ini mampu menurunkan kurva potensi kenaikan jumlah penduduk terkena virus Covid-19 dengan bertindak cepat. Tindakan yang cepat dari Perdana Menteri Selandia Baru, Jacinda Arden, untuk segera melaksanakan “Lock-Down” atau karantina total sejak 25 Maret 2020 berhasil memperlambat penyebaran virus Covid-19. Selandia Baru tidak mengalami penambahan jumlah kasus Covid-19 secara eksponensial seperti yang dialami negara lainnya. 

Sama halnya dengan Perdana Menteri Mette Frederiksen yang mengatakan di salah satu jumpa persnya, “Denmark mampu menghindari jumlah korban yang tinggi seperti di negara lain hanya karena satu alasan, kita bertindak cepat.“ Setelah libur paskah pertengahan April ini, sekolah, kantor-kantor pemerintahan dan bisnis akan dibuka kembali secara perlahan. 

Sedangkan di Indonesia, ketika wabah Covid-19 mulai masuk pada Februari 2020, Pemerintah justru memberikan diskon 30% untuk 10 tujuan wisata yang mulai melemah akibat dampak virus Corona. Insentif di sektor pariwisata di awal pandemik memperburuk keadaan karena menempatkan masyarakat pada risiko terpapar virus Corona yang lebih besar. Kebijakan ini menunjukkan kelemahan pemerintah yang tidak cepat tanggap menanggulangi Covid-19.  

Kedua, mereka lebih siap dalam pengadaan alat kesehatan untuk publik dan alat proteksi diri (APD) untuk tenaga medis. Ketika berbagai negara kesulitan mencari APD, Finlandia membuat iri negara-negara lain karena memiliki logistik alat kesehatan dan APD yang cukup untuk menghadapi pandemik seperti Covid-19 ini. 

Finlandia dikenal sebagai negara yang memiliki sistem kesiapsiagaan logistik terbaik di Eropa. Tidak hanya ketersediaan logistik alat kesehatan, tapi juga bahan bakar minyak, makanan, peralatan pertanian, dan bahkan alutsista untuk menghadapi berbagai krisis yang mungkin terjadi. 

Lalu yang ketiga, mereka melakukan tindakan nyata untuk menjaga kesejahteraan sosial dan ekonomi rakyatnya secara transparan. Seperti yang dilakukan pemerintah Belgia, Perdana Menteri Sophie de Wilmes menggelontorkan EUR 50 Milyar untuk membantu pebisnis yang paling terkena dampak wabah. Dana ini akan digunakan untuk memberikan jaminan kredit agar perusahaan dapat memperpanjang hutang, pembebasan pajak penghasilan bagi pekerja di sektor retail dan kesehatan, dan memfasilitasi rekrutmen pekerja  musiman di sektor pertanian dan industri makanan. 

Pendekatan yang transparan, empati, dan solidaritas

Bukan hanya PM Sophie yang memberikan paket stimulus ekonomi untuk menghadapi krisis ekonomi yang sudah di depan mata, Pemerintah Indonesia juga membuat kebijakan untuk menjaga perekonomian dari krisis akibat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang masif dilakukan para pengusaha. 

Presiden Joko Widodo mengalokasikan dana sebesar IDR 20 Triliun untuk program Pra-Kerja. Setiap penerima Kartu Prakerja akan mendapatkan paket manfaat senilai IDR 3,55 juta yang terdiri dari insentif sebesar IDR 2,25 juta dan IDR 1 juta untuk biaya pelatihan kerja di platform digital mitra pemerintah, seperti Skill Academy oleh Ruangguru.

Namun Program Kartu Prakerja yang dibuat untuk menjaga para pekerja yang baru di PHK dari hantaman krisis ekonomi ini dinilai tidak tepat sasaran. Karena pelatihan secara daring tidak menjawab kebutuhan pekerja yang baru di PHK yang sudah punya keahlian. Meningkatkan keahlian mereka bukan prioritas saat krisis seperti ini. Yang mereka butuhkan adalah modal untuk langsung alih profesi dan membuka bisnis. 

Sebagaimana Bhima Yudhistira, ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), mengatakan, “Program pelatihan menjadi tidak tepat sasaran dan tidak menjawab kebutuhan khususnya bagi pekerja yang di-PHK. Pekerja tersebut lebih baik diberikan bantuan uang tunai tanpa ikut pelatihan terlebih dahulu dan kemudian bisa ditambahkan dengan bantuan pangan.”

Apalagi seperempat dari dana program Prakerja itu disalurkan melalui penyedia jasa start-up yang menerima IDR 5,6 T yang akan memberikan pelatihan daring tersebut. Salah satu penyedia jasa pelatihan tersebut berada di lingkungan Istana. 

Program bantuan untuk membantu rakyat akan gagal dan menjadi pemborosan ketika proses penyusunan dan pelaksanaannya dilakukan tanpa empati terhadap persoalan di lapangan dan tidak menghiraukan prinsip-prinsip transparansi. 

Pemerintah Indonesia harus belajar dari para perempuan pemimpin ini tentang kepemimpinan dengan rasa solidaritas dan empati yang tinggi dalam menghadapi krisis bersama rakyatnya. 

Ke depannya, kita akan menyumbangkan surplus masker dan APD kepada negara yang paling membutuhkan. Bantuan logistik tersebut dutujukan untuk para tenaga medis yang berada di garda terdepan untuk menyelamatkan nyawa,” ujar Presiden Taiwan. Presiden Tsai Ing-Wen mendonasikan 10 juta masker untuk negara yang terdampak Covid-19 paling parah seperti Itali, Spanyol, Perancis, Jerman dan Inggris.  

Bandingkan dengan pernyataan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang mengatakan, “Buat saya juga jadi tanda tanya sih, kenapa jumlah yang meninggal sampai hari ini, maaf sekali lagi, itu angkanya enggak sampai 500? Padahal, penduduk 270 juta.” Ia memberikan pernyataan seakan-akan kematian akibat Covid-19 hanyalah sekedar angka, bukan sebagai manusia yang setiap jiwanya bernilai untuk keluarga, komunitas dan bahkan negara. 

Berdasarkan data DKI Jakarta per akhir Maret 2020, 11% dari orang positif terkena Covid-19 adalah tenaga medis. Prosentase ini tinggi jika dibandingkan dengan Tiongkok yaitu 0,03%. Ini menunjukkan kebijakan kita untuk melindungi para tenaga medis dengan menyediakan APD yang cukup untuk mereka tidak serius dilaksanakan di lapangan. 

Bencana wabah Covid-19 adalah krisis global yang membuat pemerintahan di 213 negara di dunia kewalahan. Namun para perempuan pemimpin ini menunjukkan bahwa habis wabah terbitlah harapan untuk melawan virus corona jika kita serius menanggulanginya dengan sigap dan empati. 

Mungkin Jacinda, Sophie, Sanna, Mette, Katrín, Angela dan Tsai Ing-wen adalah “gadis modern” yang didambakan oleh Raden Ajeng Kartini sejak 120 tahun yang lalu.

Dalam suratnya untuk Estella H. Zeehandelaar pada 25 Mei 1899, Kartini menulis, “Saya ingin sekali berkenalan dengan “gadis modern”, yang berani, yang dapat berdiri sendiri, yang menarik hati saya sepenuhnya, yang menempuh jalan hidupnya dengan langkah cepat, tegap, riang dan gembira, penuh semangat dan keasyikan. Gadis yang selalu bekerja tidak hanya untuk kepentingan dan kebahagiaan dirinya sendiri saja, tapi juga berjuang untuk masyarakat luas, bekerja demi kebahagiaan sesama manusia.”

Indonesia mendambakan pemimpin berkualitas seperti “gadis modern” yang ada di benak Kartini untuk melalui krisis pandemik Covid-19 menuju Indonesia yang lebih sehat.  

Selamat Hari Kartini. 

*)Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak, Departemen Agama & Sosial, DPP Partai Demokrat

Kontak: Twitter @TheOproject