Oleh: Willem Wandik S. Sos*)

Persoalan mendasar yang dihadapi oleh Indonesia hari ini adalah hilangnya “rasa malu” dan “ketaatan pemimpin nasional” terhadap nilai moral dan konstitusi yang dibangun.

Nilai moral itu mengacu pada sikap mental seorang pemimpin negara, untuk menjaga nilai nilai hidup bersama sebagai bangsa. Dan Konstitusi itu mengacu pada nilai nilai hukum yang mengikat seluruh komponen bangsa, untuk boleh melakukan sesuatu atau tidak boleh melakukan sesuatu yang dilarang oleh hukum dan nilai nilai kepatutan.

Bagi seorang koruptor, menggasak kas keuangan negara, menjadi perbuatan yang menguntungkan dirinya, dan menjadi kebaikan bagi dirinya sendiri. Namun, perilaku korupsi itu justru merugikan rakyat yang telah memberikan sebagian penghasilannya dalam bentuk “kewajiban membayar pajak”, dan amanah yang diberikan oleh rakyat dengan menitipkan sebagian kekuasaan itu kepada pemimpin politik yang dipilih melalui pemilu.

Ketika, rakyat menonton perilaku “amoral/tidak bermoral” para pemimpinnya, maka yang justru terjadi, adalah kekacauan dalam sistem sosial masyarakat secara luas, dan dapat memicu kehancuran negara.

Ketika para pemimpin, hanya mengedepankan tujuan kekuasaan semata, melanggar pranata hukum, mengkhianati prinsip demokrasi, berperilaku sewenang wenang, maka rakyat di lapisan bawah, akan mencari jalan kehidupannya sendiri, mengabaikan hak hak orang lain, yang kuat akan memangsa yang lemah, dan pada akhirnya, chaos akan terjadi di mana mana. Negara akan kehilangan kontrol terhadap rakyatnya sendiri, yang sudah tidak percaya lagi dengan simbol simbol kekuasaan.

Seperti yang terjadi di Tanah Papua. Jika negara dan aparatnya, mempertontonkan perilaku kekerasan di Tanah Papua, maka, rakyat dengan sendirinya, lebih memilih mengangkat senjata untuk melakukan perlawanan, dan bahkan tidak lagi mempercayai siapa pun yang mewakili institusi negara.

Bagi rakyat yang marah dengan ketidakadilan dan penindasan, maka semua pemimpin negara, baik pusat dan daerah, bisa dipandang sebagai alat kekuasaan yang melanggengkan “pembantaian dan pembunuhan” ras Melanesia.

Kekhawatiran, akan terpicunya kerusuhan sosial dalam skala besar, itu justru bisa dipicu oleh “ketidakadilan” yang dipertontonkan oleh para pemimpin negara.

Wa Wa

*)Anggota MPR RI dari Fraksi PD; Waketum DPP PD; Ketua Umum GAMKI