Direktur Eksekutif Yudhoyono Institut Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menerima Democracy Award dalam Malam Budaya Manusia Bintang yang digelar Kantor Berita Politik RMOL di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Sabtu (29/7). Kantor Berita Politik RMOL menilai sebagai tokoh muda di dunia politik, AHY telah berkontribusi penuh mewujudkan demokrasi Indonesia yang baik di Pilkada DKI Jakarta. (foto: DPP-PD/BudiSoeyoto)

Jakarta: Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mendapat pengalaman berharga saat dirinya menjadi salah satu kandidat dalam Pilkada DKI Jakarta pada Februari 2017 lalu.

Direktur Eksekutif Yudhoyono Institut ini menjelaskan, sepanjang proses pemilihan Pilkada DKI Jakarta, dia merasakan kerasnya alam kompetisi perhelatan demokrasi lima tahunan itu. Namun AHY menepis anggapan bahwa dalam meraih kekuasaan semua cara diperbolehkan.

“Pendapat seperti itu sangat berbahaya, apalagi menjadi norma baru di dalam kehidupan demokrasi dan perpolitikan di negri ini selanjutnya,” jelas AHY dalam acara Malam Budaya Manusia Bintang di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Sabtu (29/7).

AHY menilai, dari pengalamannya tersebut, dia meyakini, sekeras-kerasnya dunia politik kita masih bisa memilih cara-cara yang baik. Seperti cara-cara yang menjunjung tinggi hukum, etika dan nilai-nilai kemanusiaan.

“Kehancuran demokrasi kita berawal dari sebuah mentalitas untuk menghalalkan segala cara. Ini berbahaya, karena mentalitas seperti itu akan sangat mudah melukai tujuan utama kita berdemokrasi,” ujar AHY.

AHY menambahkan, praktik menghalalkan segala cara dalam berpolitik tentu, tidak hanya terjadi di Pilkada DKI Jakarta saja. Di berbagai wilayah lain juga demikian. Masyarakat juga menyaksikan praktik yang jauh dari nilai-nilai demokrasi Pancasila bahkan merusak persatuan bangsa. Salah satu yang paling menonjol adalah praktik menyebarkan fitnah, dan kampanye hitam.

“Itu memang konsekuensi dan realitas dari kehidupan demokrasi dan politik kita hari ini, keputusan untuk masuk ke gelanggang politik, harus memiliki keberanian untuk dapat menghadapi realitas tersebut. Tapi apakah itu demokrasi dan politik yang kita tuju. Tentu tidak, tentu jauh dari itu. Praktik menyebar fitnah dan hoax ini bukan termasuk dalam kebebasan berpendapat. Bebas bukan berarti bablas dan tanpa batas,” AHY mengingatkan.

(rmol/dik)