Ketua Departemen Urusan Komisi Pemberantasan Korupsi DPP-PD Jemmy Setiawan.(Foto:google)
Jakarta: Dalam upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), penting jika publik diberikan data terbaru soal partai politik yang terindikasi terlibat praktik korupsi.
Hal itu juga sebagai bentuk upaya preventif dari semua parpol agar berbenah. Jangan menyesatkan masyarakat dengan informasi yang dikendalikan oleh kepentingan tertentu.
“Silahkan saja buka partai mana sejak tiga tahun terakhir ini tersangkut persoalan korupsi, sehingga terjawab berapa kader partainya yang terseret dan berapa jumlah yang di korupsi. Kalau perlu tarik mundur data pelaku korupsi dari kader partai di 10 tahun terakhir ini agar lebih jelas,” ujar Ketua Departemen Urusan KPK DPP Partai Demokrat Jemmy Setiawan kepada wartawan di Jakarta, Selasa (23/5).
Menurutnya, informasi tersebut menjadi penting agar masyarakat dapat menilai parpol mana yang serius mendukung penegakan hukum dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.
“Kalau kami di Partai Demokrat telah menentukan upaya-upaya pembersihan ke dalam, baik upaya pencegahan maupun tindakan sanksi organisasi,” beber Jemmy.
Dia menjelaskan, Demokrat telah menggelar sekolah anti korupsi yang bekerja sama langsung dengan KPK, dan telah melaksanakan pendidikan di delapan provinsi. Mendidik lebih dari seribu kader utama, baik di unsur legislatif maupun eksekutif. Selain juga memberikan sanksi tegas kepada kader yang terlibat korupsi walaupun hanya berstatus tersangka. Seperti diberhentikan sebagai pengurus partai.
“Jika dalam pelaksanaan peradilan tersangka terbukti tidak bersalah maka akan dikembalikan haknya sebagai pengurus. Yang paling penting menjadi catatan bersama dukungan Partai Demokrat terhadap upaya pemberantasan korupsi, maka partai tidak memberikan pembelaan kepada kader yang tersangkut kasus korupsi,” jelas Jemmy.
Menurutnya, hal itu bukti bahwa Demokrat bersungguh-sungguh melakukan pembenahan internal dan mendukung upaya pemberantasan korupsi. Namun, niat baik itu juga harus diimbangi dengan informasi valid kepada publik dari KPK langsung mengenai data kader-kader parpol yang tersandung kasus korupsi.
“Jangan sampai publik salah memberikan label kepada partai sebagai partai terkorup yang di-framing oleh kepentingan tertentu.Kelak rakyat yang akan menjadi hakimnya di 2019, siapa partai terkorup,” beber Jemmy.
Dia mengakui bahwa Demokrat pernah menelan pil pahit dan dihakimi publik bahwa korupsi yang dilakukan oknum kader untuk kepentingan sendiri namun dituduhkan secara keseluruhan kepada partai. Padahal, tidak pernah satu fakta persidangan menyebut adanya aliran uang hasil korupsi ke Demokrat.
“Justru kasus korupsi yang menimpa politisi Damayanti dalam persidangan menyebutkan digunakan untuk kepentingan kontestasi partai tertentu yang dibacakan dalam surat dakwaan jaksa KPK. Mengenai kebenarannya tentu kita tunggu hasilnya karena itu lahir dari fakta persidangan. Sekali lagi, jika KPK serius melakukan upaya pemberatasan korupsi umumkan partai yang terkorup. Indikatornya adalah jumlah kader yang tersangkut dan nilai yang dikorupsinya,” demikian Jemmy.
(rmol/wan)
