Partai Demokrat dalam pernyataan pers yang disampaikan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Pandjaitan didampingi para petinggi Partai Demokrat seusai ’emergency meeting’ di Kantor Pusat Partai Demokrat, Wisma Proklamasi 41, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu malam (3/1/2018). (twitter/hincapandjaitan)
Jakarta: Partai Demokrat (PD) menyatakan sikap terkait Pilgub Kalimantan Timur 2018, hasil ’emergency meeting’ yang dipimpin langsung Ketua Umum Susilo Bambang Yudhoyono. Dalam pernyataan sikap mereka, PD merasa mendapat perlakuan tak adil di tiga pilkada, salah satunya Pilgub DKI Jakarta 2017.
Pernyataan sikap itu disampaikan Sekjen PD Hinca Panjaitan di markas partainya, Jl Proklamasi 41, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (3/1/2018). Selain di DKI dan Kaltim, PD merasa mendapat ketidakadilan di Papua.
Hinca lalu mengungkit kekalahan Demokrat pada Pilgub DKI 2017. Tempo lalu, partai berlambang bintang segitiga merah putih itu mengusung Agus Harimurti Yudhoyono dan Sylviana Murni.
“Ingat pasangan AHY, yaitu Sylviana Murni, diperiksa penyidik bersama suami saat pilkada berproses sampai selesai dan itu terpaksa menggerus citra pasangan ini. Pada akhirnya, toh, tidak diketahui juga perkara ini berakhirnya,” sebut Hinca.
Masih berkaitan dengan Pilgub DKI 2017, Hinca menyebut upaya penggerusan dan kriminalisasi terhadap pasangan AHY-Sylvi berlanjut ke ‘penyerbuan’ sekelompok massa ke kediaman SBY di Mega Kuningan, Jaksel.
Telah melapor ke polisi soal insiden itu, PD tak kunjung mendapat hasil dari polisi. Hal itu membuat PD mendapat ketidakadilan.
“Penyerangan kediaman Ketum SBY di Kuningan, kami laporkan sampai hari ini kami tidak dengar hasilnya,” sebutnya.
Lalu, penggerusan suara AHY, disebut Hinca, berlanjut ke pernyataan eks Ketua KPK Antasari Azhar. Lagi-lagi PD dirugikan atas pernyataan Antasari beberapa waktu lalu.
“Tuduhan fitnah Antasari yang sudah kami laporkan ke penegak hukum yang masih belum diproses tuntas. Hari itu pasangan AHY dan Sylviana menempati survei tertinggi, lalu tergerus. Namun, sudah selesai, kita akui pemenangnya,” ujar Hinca.
Ditambahkan Hinca, tuduhan lain yang merugikan PD masih dalam rangkaian Pilgub DKI 2017 ialah soal aksi bela Islam berjilid. Ada fitnah tak berdasar terhadap SBY yang dikaitkan dengan aksi-aksi menuntut penista agama Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, eks Gubernur DKI Jakarta, yang saat itu juga ikut pilgub.
“Pada saat rangkaian pilkada, itu tuduhan kepada ketum kami SBY mendanai 411 dan 212. Padahal faktanya sama sekali tidak berdasar,” ucap Hinca.
Atas sejarah di DKI pada 2017, PD mulai berbenah sekaligus melakukan penyelidikan. Hasilnya pun disebut Hinca sudah ada.
“Kami telah investigasi, punya buku putih. Untuk itu, pada waktunya kami buka,” sebut Hinca.
(detik/dik)
