Ketua Divisi Komunikasi Publik DPP-PD Imelda Sari (dokpri)

Jakarta: Rotasi dan mutasi perwira di jajaran TNI sepenuhnya masalah internal TNI. Tidak boleh satu pihak pun  membawanya ke arena politik.

“Secara prinsip Partai Demokrat menghormati hubungan sipil dan militer sesuai dengan semangat demokrasi serta reformasi TNI dan Polri sesuai dengan UU yang berlaku. Rotasi dan mutasi perwira jajaran TNI sepenuhnya masalah internal TNI. Tidak boleh dibawa ke arena politik,” demikian ditegaskan Ketua Divisi Komunikasi Publik DPP Partai Demokrat Imelda Sari dalam pernyataan tertulis kepada web demokrat  di Jakarta, Kamis (21/2).

Imelda Sari mengatakan, jika ada polemik  serta pro kontra terhadap keputusan Panglima TNI tersebut, diharapkan TNI bisa memberikan penjelasan yang utuh dan lengkap, sehingga bisa dimengerti dan dipahami rakyat.

“Partai Demokrat kembali menyerukan agar hubungan sipil-militer dan  hubungan militer dengan politik dikembalikan ke semangat demokrasi, reformasi TNI dan Polri, serta UU yang berlaku. Politik dan militer harus saling menghormati tetapi tidak saling mencampuri,” Imelda Sari memungkasi sikap dan posisi Partai Demokrat berkaitan dengan rotasi para perwira tinggi jajaran TNI.

Sebelumnya  Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menganulir keputusan mutasi yang diambil Panglima TNI pendahulunya, Jenderal Gatot Nurmantyo. Marsekal Hadi melakukan evaluasi dan menganulir putusan Jenderal Gatot itu melalui Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/982.a/XII/2017 pada Selasa (19/12). SK Jenderal Gatot sendiri dikeluarkan pada 4 Desember lalu.

Anulir 16 Pati dilakukan dalam waktu 16 hari setelah keputusan rotasi dilakukan. Salah satu yang mutasinya dianulir adalah Pangkostrad Letjen Edy Rahmayadi. Marsekal Hadi menegaskan, keputusannya itu bukan karena pertimbangan suka dan tidak suka (like and dislike), melainkan menyesuaikan kebutuhan organisasi.

“Jukmin (petunjuk pimpinan) yang baku itu tidak mengenal yang namanya like and dislike,” ucap Marsekal Hadi di Markas Divisi Infanteri 1 Kostrad, Cilodong, Depok, Jawa Barat, Rabu (20/12).

(rilis/detik/didik)