Wakil Ketua KPP DPP-PD Boyke Novrizon (dokpri)

Oleh: Boyke Novrizon*)

Apa Dasar dari Indonesia Merdeka?

Philosopische Grondslag Indonesia Merdeka adalah Fundamen atau Falsafah Negara atau pikiran, jiwa dan hasrat yang sedalam-dalamnya atas Negara Indonesia Merdeka.

Dari tahun 1918 yang dicari dari sebuah isi Kemerdekaan adalah “Dasar Negara” yaitu: Dasar Kebangsaan Negara Indonesia.

Dasar Negara Itulah yang disebut “PANCASILA” yang telah dipersembahkan oleh Putra Sang Fajar yang tak lain ialah Ir. Soekarno, yang berarti memiliki makna serta pandangan secara kusus akan Dasar Negara, namun memiliki arti secara luas dan dalam, karena dapat dikatakan bahwa PANCASILA merupakan Gagasan dalam bernegara atau Arah serta Tujuan dalam bernegara, atau Pandangan Hidup Bangsa atau Keyakinan juga Ideologi Bangsa, atau Pandangan juga Isi Pemikiran dalam bernegara atau Landasan dasar dalam bernegara atau Pondasi dasar sebagai syarat kokohnya berdirinya sebuah Negara yang Merdeka dan Berdaulat tentunya dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tanggal 1 Juni 1945 dalam pidatonya Ir. Soekarno mengatakan bahwa Hadiah besar yang saya akan saya persembahkan kepada Negara Indonesia Merdeka serta segenap Rakyat dari Pulau Sumatra hingga Irian adalah “Dasar sebuah Negara”

Dalam pemikiran besar dan brilian seorang Ir. Soekarno yang kita sebut dengan istilah nama yaitu sebagai Proklamator atau Putra Sang Fajar, maka kita rakyat beserta bangsa Indonesia meyakini akan makna dari isi sakral Lahirnya Dasar Negara Indonesia yang disebut “PANCASILA” dapat dijadikan sebagai panduan juga jembatan bagi Rakyat serta Negara Indonesia dalam meraih serta menuju “Indonesia Merdeka, Indonesia yang berdaulat, beradab dan bermartabat sebagai sebuah Bangsa.

Sedikit kutipan Pidato Ir. Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 :

“Yang dimaksud Indonesia Merdeka bagi saya adalah : “Political Independent”

Saudara saudara, apakah yang dinamakan indonesia merdeka … Di tahun 1993 saya menulis sebuah Risalah… Risalah yang bernama “Mencapai Indonesia Merdeka”

Maka di dalam Risalah tahun ’33 itu telah saya katakan” Bahwa Kemerdekaan.. Bahwa Political Independent ialah : “Satu Jembatan Emas”

dua million pemuda ini menyatakan seruan kepada saya .. dua million pemuda ini berhasrat menyatakan indonesia Merdeka sekarang,

Bahkan di tahun 1932 dengan nyata nyata kita mempunyai Semboyan “Indonesia Merdeka Sekarang, bahkan 3 kali sekarang, yaitu: Indonesia Merdeka Sekarang … Sekarang … Sekarang !!!

Mengapa PANCASILA lebih tinggi kedudukannya dari pada Pembukaan UUD 1945?

Karena PANCASILA adalah Dasar (Falsafah) Negara, sumber hukum dari segala sumber hukum yang berlaku di Indonesia, serta UUD 1945 yang merupakan urutan pertama pada tata urutan UU juga memuat pancasila pada pembukaan alenia ke 4 UUD 1945.

Tanggal 1 Juni, mengacu pada peristiwa sejarah saat Soekarno berpidato dalam rapat pertama Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), pada tanggal 29 Mei-1 Juni 1945. Benar adanya, bahwa pada tanggal 1 Juni 1945 Ir. Soekarno mengusulkan nama Dasar Negara Indonesia dengan nama PANCASILA, sebuah nama yang menurut Soekarno diperoleh dari seorang teman yang ahli bahasa, tanpa menyebut siapakah namanya.

Bung Karno mengatakan bahwa ada Lima (5) Prinsip Dasar Negara yang berdasarkan atas karakteristik bangsa Indonesia yaitu “Gotong Royong” ke-Lima Prinsip Negara itu menjadi satu dalam butir-butir yang dinamakan “PANCASILA” diantaranya :

  1. Kebangsaan untuk Indonesia (nationalaity)
  2. Internasionalisme (perikemanusian)
  3. Mufakat/Demokrasi
  4. Kesejahteraan social
  5. Ketuhanan yang berkebudayaan

Namun dalam perjalanan Bangsa Indonesia hingga saat ini, Kelima (5) Prinsip butir PANCASILA ini mengalami penyempurnaannya, sehingga terjadi perubahan akan susunan butir butirnya, yang saat ini dikenal adalah :

  1. Ketuhanan Yang Maha Esa
  2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
  3. Persatuan Indonesia
  4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanan dalam permusyawaratan perwakilan.
  5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Tetapi dalam hal perubahan serta penyempurnaan ini tidak mengalami perubahan arti secara mendasar, semuanya tetap tergali serta berpegangan teguh dari nilai nilai Pancasila yang didasari atas Pemikiran Putra Sang Fajar (Ir. Soekarno)

Dasar-dasar pemikiran politik Soekarno memberi akomodasi pada aliran-aliran penting yang hidup di dalam masyarakat, yaitu kearah mempersatukannya kedalam suatu “Common Denominator”

Harus kita akui bahwa Pancasila sebagai Falsafah atau Ideologi Negara terinspirasi atas konsep Humanisme, Rasonalisme, Universalisme, Sosio Demokrasi, Sosialisme Jerman, Demokrasi Parlementer serta Naionalisme dalam Bernegara.

Kelima (5) Butir Pancasila tersebut tergabung dan menjadi sebuah Kekuatan serta Spirit bagi Rakyat Indonesia dengan Abadi untuk bisa menghargai, merawat. menjaga serta mengawal NKRI sebagai Jiwa raga serta Denyut Nadi Rakyat Indonesia yang terbalut dalam Hijab Suci akan Makna Sakral tentang “Nasionalisme terhadap Negara” (Nasionalism State)

Namun dalam sejarah perjalanan Negara Indonesia Paska Reformasi terjadi Perubahan yang sangat Mendasar (amandemen) sebanyak 4x atas UUD 1945 yang kiranya menjadi kontra serta perdebatan yang cukup panjang oleh para sejarawan, politisi serta pengamat atas perubahan (amandemen) ini.

AMANDEMEN I (Era Presiden Gus Dur):

Disahkan pada tanggal 19 Oktober 1999 atas dasar SU MPR 14-21 Oktober 1999.

Amandemen yang dilakukan terdiri dari 9 pasal, yakni:

Pasal 5, pasal 7, pasal 9, pasal 13, pasal 14, pasal 15, pasal 17, pasal 20, pasal 21.

Inti dari amandemen pertama ini adalah pergeseran kekuasaan Presiden yang dipandang terlalu kuat (executive heavy).

AMANDEMEN II (Era Presiden Gusdur) :

Disahkan pada tanggal 18 Agustus 2000 melalui sidang umum MPR 7-8 Agustus 2000.

Amandemen dilakukan pada 5 Bab dan 25 pasal. Berikut ini rincian perubahan yang dilakukan pada amandemen kedua.

Pasal 18, pasal 18A, pasal 18B, pasal 19, pasal 20, pasal 20A, pasal 22A, pasal 22B, pasal 25E, pasal 26, pasal 27, pasal 28A, pasal 28B, pasal 28C, pasal 28D, pasal 28E, pasal 28F, pasal 28G, pasal 28H, pasal 28I, pasal 28J, pasal 30, pasal 36B, pasal 36C.

Bab IXA, Bab X, Bab XA, Bab XII, Bab XV, Ps. 36A ;

Inti dari amandemen kedua ini adalah Pemerintah Daerah, DPR dan Kewenangannya, Hak Asasi Manusia, Lambang Negara dan Lagu Kebangsaan.

AMANDEMEN III (Era Presiden Megawati) :

Disahkan pada tanggal 10 November 2001 melalui ST MPR 1-9 November 2001. Perubahan yang terjadi dalam amandemen ketiga ini terdiri dari 3 Bab dan 22 Pasal.

Berikut ini detil dari amandemen ketiga :

Pasal 1, pasal 3, pasal 6, pasal 6A, pasal 7A, pasal 7B, pasal 7C, pasal 8, pasal 11, pasal 17,

pasal 22C, pasal 22D, pasal 22E, pasal 23, pasal 23A, pasal23C, pasal 23E, pasal 23F, pasal 23G, pasal 24, pasal 24A, pasal24B, pasal24C.

Bab VIIA, Bab VIIB, Bab VIIIA.

Inti perubahan yang dilakukan pada amandemen ketiga ini adalah Bentuk dan Kedaulatan Negara, Kewenangan MPR, Kepresidenan, Impeachment, Keuangan Negara, Kekuasaan Kehakiman.

AMANDEMEN IV (Era Presiden Megawati) :

Disahkan pada tanggal 10 Agustus 2002 melalui ST MPR 1-11 Agustus 2002. Perubahan yang terjadi pada amandemen ke-4 ini terdiri dari 2 Bab dan 13 Pasal.

Pasal 2, pasal 6A, pasal 8, pasal 11, pasal16, pasal 23B, pasal 23D, pasal 24, pasal 31, pasal 32, pasal 33, pasal 34, pasal 37.

BAB XIII, Bab XIV.

Inti Perubahan: DPD sebagai bagian MPR, penggantian Presiden, pernyataan perang, perdamaian dan perjanjian, mata uang, bank sentral, pendidikan dan kebudayaan, perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial, perubahan UUD.

Atas Amandemen ini ada dan banyak yang berucap jika Perubahan/Amandemen UUD 1945 yang telah dilakukan adalah Penyebab dari Banyaknya Muncul banyak Persoalan, Disintegrasi Bangsa, Disintegrasi Sosial, serta hadirnya kemerosotan akan nilai nilai Moralitas dalam Berbangsa, Bernegara dan Bermasyarakat.

Mulai hilangnya Jiwa Nasionalisme (memiliki) terhadap Negara, sehingga munculnya watak serta karakter untuk membunuh negara dalam arti yang sangat luas serta membunuh antar sesama.

Semua kejadian ini dipicu karena munculnya sifat “Matrialisme atau Matrialism” yang mulai tertanam tidak saja oleh para pejabat serta para pengelola Negara, bahkan sifat ini pun sudah tampak dalam lapisan masyarakat Indonesia secara luas, sehingga nilai persaudaran yang tercantum dalam Landasan PANCASILA butir Ketiga (3) serta EKASILA (gotong royong) sebagai sebuah karakter rakyat dan bangsa Indonesia yang Bermartabat perlahan memudar dan hilang.

Sesaat kita dapat memflashback serta mengingat ke belakang, tepatnya mencermati isi Pidato Presiden Republik Indonesia ke-6 Bapak. Susilo Bambang Yudhoyono “1 Juni 2010” tentang peringatan Pidato Bung Karno “1 Juni 1945” dimana ada kilasan kata yang memiliki makna kuat atas berdirinya Bangsa dan Negara Indonesia yang menjadikan Pancasila sebagai Falsafah serta Pandangan Hidup Bangsa Indonesia.

Dalam tulisannya Bapak. Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan serta mengingatkan di hadapan hadirin serta undangan yang mulia, bahwa yang telah ditawarkan oleh Bung Karno adalah Hadiah terbesar bagi bangsa serta rakyat Indonesia, akan lima (5) kata sakti, yaitu :

1) Kebangsaan Indonesia atau nasionalisme.

2) Internasionalisme atau Kemanusiaan.

3) Mufakat atau Demokrasi.

4) Kesejahteraan, sosial dan yang paling penting yaitu

5) Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pidato Bapak Susilo Bambang Yudhoyono ini dilakukan tentunya atas tanggung jawab besar beliau sebagai Pemimpin Indonesia (saat itu) untuk selalu dan akan terus mengingatkan bahwa Bangsa Indonesia adalah Bangsa yang Besar dan terbangun atas Perjuangan yang keras, serta munculnya Gagasan juga Pemikiran yang Besar diatas nilai nilai Kesatuan dan Persatuan serta  Indahnya Humanisme dalam Negara serta Masyarakat.

Namun kenapa saat ini di era Presiden Joko Widodo, Pancasila sebagai Falsafah serta Pandangan Hidup juga Ideologi Negara Indonesia banyak Dipertanyakan oleh masyarakat …. Munculnya riuh pembahasan akan beda pandangan setiap saat d idalam kedai kopi hingga debat media akan ideologi Negara Pancasila mulai dipersoalkan,

Kehadiran Pancasila seakan menjadi anak baru yang muncul dan deksi untuk dipergunjingkan …

Nilai Kesatuan dan Persatuan yang telah terikat kuat dari zaman kemerdekaan dan terangkum dalam KEBHINNEKAAN seakan hHilang dan muncul banyak pertikaian yang akhirnya dijadikan alat propaganda dalam menuai hasil akan ambisius serta keserakahan kekuasaan sebuah kekuatan politik golongan serta politik penguasa.

Sebagai Warga Negara yang baik maka kita harus selalu mengingat, bahwa Pancasila adalah Harga Mati sebagai Falsafah serta Pandangan hidup Bangsa Indonesia yang sebenarnya jauh sebelum Kemerdekaan Indonesia lahir di tahun 1945 nilai akan Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan serta Keadilan telah tumbuh dan ada, kemudian menjelma menjadi sebuah kekuatan yang maha dasyat di zaman Kekuasaan Pemerintahan Sriwjaya dan Majapahit yang Dunia mengenal dan mengakuinya dengan sebutan “NUSANTARA”.

*)Wakil Ketua Komisi Pemenangan Pemilu DPP Partai Demokrat