Sikap rakyat yang tegas menolak pemblokoran Telegram (twitter/hincapandjaitan)
Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Dr Hinca IP Pandjaitan XIII menegaskan bahwa pemblokiran Telegram adalah campur tangan negara dalam lini komunikasi antar warga negaranya. Pernyataan ini disampaikan Hinca melalui akun twitternya, Sabtu (15/7).
Berikut pernyataan lengkap Hinca melalui akun twitternya:
Selamat malam TweePD, hari ini pemerintah resmi memblokir Telegram dan mayoritas netizen sampai saat ini tidak setuju dengan langkah itu.
1.Berangkat dari voting tersebut tentunya saya ingin menyampaikan apa yang menjadi pandangan saya dalam kasus ini.
2,Sebelum lebih jauh mari kita mengenal sedikit apa itu sebenarnya Telegram.
3.Telegram adalah aplikasi chatting yang sangat aman dan berguna. Bisa mengirim file dan video yang tidak terbatas size.
4.Telegram juga dapat membuat grup komunikasi dengan jumlah maksimal 5000 orang. Sepintas seperti Whastapp atau aplikasi chat lainnya.
5.Sejak awal aplikasi chat termasuk telegram dibentuk untuk memudahkan individu saling berkomunikasi.
6.Lantas apa yang menjadi alasan utama memblokir telegram? Pemerintah berujar karena membahayakan keamanan negara.
7.Padahal aplikasi tersebut merupakan ranah private para warga negara dalam berkomunikasi.
8.Banyak yang beranggapan bahwa pemblokiran telegram ini merupakan langkah pemerintah untuk membungkam kritik di dunia sosial.
9.Benar kah demikian? Saya tidak akan menjawab hal tersebut karena pertanyaan tersebut lebih tepat diajukan kepada pemerintah itu sendiri.
10.Yang ingin saya sampaikan adalah bahwa berkomunikasi di Telegram (Medsos Bersifat Pribadi) merupakan bagian dari HAM generasi pertama.
11.Menurut Karrel Vassak HAM generasi pertama meliputi kebebasan berserikat dan kebebasan menyatakan pendapat.
12.Dan HAM generasi pertama ini bersifat negatif, artinya mensyaratkan tidak boleh ada campur tangan negara.
13.Artinya pemblokiran Telegram dapat dipahami sebagai campur tangan negara dalam lini komunikasi antar warga negaranya.
14.Untuk itu alangkah bijaknya pemerintah mengkaji ulang kembali pemblokiran Telegram.
15.Karena kebijakan yang baik adalah kebijakan yang dikeluarkan dengan segenap kebijaksanaan bukan karena perihal kekuasaan.
16.Jangan sampai masyarakat menilai bahwa pemerintah sekarang bersifat anti kritik karena memblokir Telegram.
17.Bagaimanapun ada banyak individu yang terbantu komunikasinya melalui Telegram ini. #RIPDemokrasi
18.Sekian terima kasih semoga dapat dipetik poin pentingnya bahwa saya ingin memastikan bahwa Demokrasi di Negeri ini masih terawat baik.
