Divisi Komunikasi Publik DPP-PD mengunjungi Komisi Penyiaran Indonesia di Kantor KPI Pusat, Jakarta, Selasa (31/1/2016). Tampak dari kiri ke kanan Komisioner KPI Mayong Suryo Laksono; Hardly Stefano Pariela; Dewi Setyarini, Sekretaris Divisi Komlik DPP-PD Hilda Thawila, Ketua KPI Yuliandre Darwis, Ketua Divisi Komlik DPP-PD Imelda Sari, dan Anggota Divisi Komlik DPP-PD Jan Prince Permata. (mcpd/ist)
Jakarta: Peran media konvensional harus dimaksimalkan untuk menghadapi berbagai isu dan hoax (berita palsu) yang berkembang marak saat ini. Selain itu masyarakat harus bersikap jernih dan cerdas dalam merespons berbagai hoax tidak bertanggung jawab tersebut.
Hal tersebut mengemuka dalam diskusi Divisi Komunikasi Publik (Komlik) DPP Partai Demokrat dengan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di Kantor KPI Pusat, Jakarta, Selasa (31/1/2016).
Hadir dalam diskusi tersebut Ketua Divisi Komlik DPP-PD Imelda Sari, Sekretaris Divisi Komlik DPP-PD Hilda Thawila dan anggota Divisi Komlik DPP-PD Jan Prince Permata. Sementara dari KPI hadir, Ketua KPI Yuliandre Darwis didampingi tiga Komisioner KPI yaitu Hardly Stefano Pariela, Dewi Setyarini, dan Mayong Suryo Laksono.
Imelda Sari mengatakan, Partai Demokrat mengharapkan media konvensional harus semakin berperan memberikan berita-berita akurat kepada publik.
“Jika media kovensional ini lebih maksimal maka hoax akan bisa kita hadapi lebih masif,” kata Imelda.
Dia juga mengharapkan media-media konvensional, utamanya televisi memberikan ruang yang sama ke semua partai politik yang ada.
Ketua KPI Yuliandre Darwis, mengakui hoax menjadi masalah serius yang dihadapi masyarakat saat ini.
“Kita juga merasakan situasi itu. Ini yang harus kita pikirkan dan cegah bersama,” kata Yuliandre.
Yuliandre menegaskan pihaknya di KPI Pusat berkomitmen dan bersungguh-sungguh bekerja mengingatkan kepada media baik televisi dan radio memberi ruang yang sama bagi semua parpol yang ada.
Sementara itu, anggota Divisi Komlik DPP PD, Jan Prince Permata, mengharapkan KPI berperan lebih luas mengingatkan kepada media baik televisi maupun radio untuk menggunakan self censored (sensor diri) pers sebelum memberitakan berita-berita yang sensitif dan perlu konfirmasi dari berbagai pihak.
“Berbagai isu yang berseliweran memiliki framing masing-masing, apalagi kalau menyangkut isu politik dan pilkada. Kita berharap media tetap menjunjung prinsip-prinsip pers yang bertanggungjawab,” kata Jan.
Jan juga mengimbau kepada para jurnalis agar tetap memegang teguh kode etik dan prinsip jurnalistik dalam melakukan pemberitaan.
“Sikap jernih dari jurnalis perlu dikedepankan,” ujarnya.
Komisioner KPI Hardly Stefano menambahkan KPI telah mengundang pengelola media televisi dan para pemimpin redaksi dalam beberapa kesempatan dan mengimbau agar mereka memberi ruang yang sama bagi semua partai politik.
“Penguatan KPI dan lembaga penyiaran juga penting dilakukan agar keinginan kita menghadirkan penyiaran yang sehat dan berimbang semakin terwujud,” kata Hardly.
(rilis/dik)
