Agus Harimurti Yudhoyono dan Muhammad Husni Thamrin. (foto dokpri Husni Thamrin)

Oleh: Muhammad Husni Thamrin*)

Belum lama ini secara mengejutkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengeluarkan pernyataan menarik diri dari kesepakatan penanggulangan perubahan iklim hasil keputusan  COP 21 di Paris 2015. Ia mengatakan bahwa dirinya menarik Amerika Serikat keluar dari kesepakatan untuk mengatasi perubahan iklim.

Beberapa waktu sebelumnya melalui akun Twitternya @realDonaldTrump, Presiden AS itu berkicau pada 27 Mei 2017, “Saya akan membuat keputusan final tentang Kesepakatan Paris pekan depan!”

Kicauan tersebut ternyata ia lakukan dengan mengeluarkan pernyataan keluar dari kesepakatan Paris 2015, seusai pertemuan negara-negara G7 di Italia, yang membahas soal perubahan iklim.

Trump beralasan bahwa persoalan perubahan iklim adalah tipu daya China dan ia ingin memenuhi janji kampanyenya untuk beralih pada industri yang berbasis batubara.

Kesepakatan Paris sebelumnya  disetujui Amerika Serikat pada saat era mantan Presiden Barack Obama pada 2015 di Paris, Prancis.

Menurut Trump, kesepakatan Paris bisa melemahkan perekonomian AS termasuk juga membahayakan para pekerja warganya. Selain itu, Trump melihat kesepakatan ini hanya akan melemahkan kedaulatan Amerika dan menguntungkan negara lain di dunia.

Sikap Trump ini mengingatkan berbagai slogan belakangan muncul  di media sosial, “Saya Pancasila, Saya Indonesia.” Seolah Trump ingin mengatakan “Saya Amerika, Saya memiliki cara berbeda soal perubahan iklim”, the American way, yang berbeda dengan yang lain, dalam melindungi kepentingan warga Amerika Serikat, seperti yang diklaim oleh Trump.

Tak kurang reaksi keras muncul dari mantan Presiden Amerika Serikat Barack Obama dalam menyikapi keputusan Trump tersebut. Menurut Obama warga Amerika Serikat, kota dan dunia usaha Amerika Serikat akan tetap berjalan dalam berbagai usaha mencari berbagai terobosan guna menemukan upaya penyelamatan planet Bumi untuk generasi selanjut, dengan atau tanpa pemerintah Amerika Serikat.

Kanselir Jerman Angela Merkel menyatakan sangat tidak puas terhadap sikap Presiden Amerika Serikat Donald Trump soal perubahan iklim yang dibahas di pertemuan G-7, Italia.

Secara terbuka Kanselir Jerman Angela Markel juga mengkritik keras sikap Trump tersebut. Pernyataan  Markel tersebut disampaikan pada hari terakhir pertemuan G-7 ketika para pemimpin dunia gagal membujuk Trump untuk menandatangani kesepakatan perihal masalah perubahan iklim.

Sejumlah pebisnis utama di Amerika Serikat  menyayangkan sikap Presiden AS Donald Trump. Salah satunya yakni CEO Tesla Inc, Elon Musk. Musk mengancam akan meninggalkan kursi sebagai dewan penasehat di Gedung Putih setelah aksi hengkangnya Trump.

Kesepakatan Paris adalah kesepakatan iklim dunia pertama yang komprehensif, yang keluar pada 2015, dengan tujuan untuk mempertahankan rata-rata kenaikan suhu dunia di bawah 2 derajat Celcius.

Banyak negara kemudian memberikan komitmen untuk mewujudkan tujuan pengurangan emisi karbon.

Berdasarkan Paris Agreement atau kesepakatan Paris, AS berkomitmen untuk mereduksi emisi sebesar 26-28 persen dari 2005 sampai 2025. AS sendiri berkontribusi pada emisi gas rumah kaca hingga 15 persen secara global, atau terbesar kedua setelah China.

Keluarnya Amerika Serikat dari pakta perubahan iklim tersebut tentu akan menimbulkan konsekuensi perlambatan capaian yang ingin diperoleh melalui kesepakatan Paris 2015. Konsekuensi itu dapat saja  mempercepat perubahan iklim di dunia, sehingga memperburuk kondisi pemanasan global, banjir, kekeringan atau bencana badai.

Tahun 2016 lalu merupakan tahun terhangat bumi sejak abad 19, seiring temperatur global yang terus meningkat akibat efek gas rumah kaca.

Isu perubahan iklim adalah isu global yang melibat hampir seluruh negara yang ada di planet bumi. Ancaman terhadap perubahan iklim bukan hanya menjadi persoalan satu dua negara melainkan persoalan seluruh umat manusia yang ada di planet Bumi. Berbagai upaya penanggulangan terhadap perubahan iklim pun manjadi tanggung jawab negara-negara yang ada di dunia.

Terlebih persoalan perubahan iklim kini tak hanya berbicara tentang iklim atau lingkungan berubah akibat pemanasan global, tetapi juga efek ekonomi dan sosial yang dimunculkannya. Tak jarang terjadi migrasi yang cukup siginifikan dari satu daerah ke daerah lain akibat bahaya kekeringan, bahkan dari satu negara ke negara lain.

Persoalan perubahan iklim adalah persoalan yang erat terkait dengan pembangunan di satu negara. Isu iklim? menjadi salah satu aspek penting dalam pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development). Kini dikenal sebuah approach pembangunan yang berbasis lingkungan dan isu iklim, yang dikenal dengan Green Economy.

Pada acara buka puasa bersama DPP Partai Demokrat dan persiapan Safari Ramadhan Demokrat, di Raffles Hill Cibubur 5 Juni lalu, Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengingatkan bahwa sikap Amerika terhadap hasil keputusan Paris Agreement dapat mengucilkan Amerika Serikat dari percaturan politik global. Peta politik Global dapat berubah dengan hanya menyisakan Uni Eropa, China dan Rusia sebagai pemain utama percaturan politik global. Amerika dapat kehilangan kepemimpinannya di dunia.

Indikasi tersebut semakin tampak dengan beberapa pakta kesepakatan baru yang dibuat oleh Uni Eropa dan China untuk menyikapi keputusan Trump.

Uni Eropa dan China menyiapkan draft kerjasama terkait isu perubahan iklim. “Uni Eropa dan Cina menganggap kesepakatan Paris sebagai pencapaian bersejarah yang mempercepat lagi pencapaian rendahnya emisi gas rumah kaca global dan pengembangan ketahanan iklim,” tulis draf dokumen tersebut.

Uni Eropa yang selama ini dianggap sebagai mitra utama Amerika Serikat tampaknya bertekad membangun kerjasama baru dengan China, dengan meninggalkan Amerika Serikat.

Jakarta 7 Juni 2017

*)Sekretaris Divisi Hubungan Luar Negeri DPP Partai Demokrat dan Komunikator Politik DPP Partai Demokrat