Ramadan, Bulan Menegakkan Keadilan Sosial

Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono memberikan pengarahan pada kader dalam Safari Ramadan Partai Demokrat hari ke-2 di Gumaya Tower Hotel, Jalan Gajah Mada, Kembangsari, Kota Semarang, Jawa Tengah, Selasa (13/6). (MCPD/OmarTara)

Oleh: Ferdinand Hutahaean*)

Tiba jugalah hari kedua Safari Ramadan Partai Demokrat yang dipimpin langsung oleh ketua umumnya, Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden RI ke-6. Semarang menjadi Kota kedua tujuan Safari Ramadan.

Mengapa Semarang menjadi kota pilihan Safari Ramadan hari kedua Partai Demokrat? Karena Demokrat ingin menunjukkan dan menerapkan apa itu keadilan sosial di Kota Semarang, mewakili kota di seluruh Jawa Tengah. Jawa Tengah harus merasakan apa itu keadilan sosial dalam Pancasila, sila ke-5. Jawa Tengah harus hidup berkeadilan bersama-sama, karena itulah cita-cita Partai Demokrat.

Keadilan sosial itu salah satu wujudnya adalah berbagi dalam kasih sayang. Semua harus bangkit bersama-sama, kaya bersama-sama, sejahtera bersama-sama, makmur bersama-sama. Tidak boleh ada yang kaya sendirian, makmur sendirian, sejahtera sendirian sementara yang lain menderita dan susah dalam kehidupan. Tidak boleh ada rasa yang tidak memiliki kasih sayang yang penuh dan tidak boleh ada yang enggan berbagi.

Berbagi adalah memberi sedekah/sadaqoh dalam suasana penuh kasih sayang. Berbagi adalah menujukkan karakter Islami yang mulia. Demikian SBY menyampaikan sambutannya dalam refleksi Safari Ramadan di Semarang, Jawa Tengah.

Refleksi Ramadan ini ditujukan pertama sekali kepada diri kita sendiri agar kita menjadi sosok yang berguna bagi bangsa dan negara. Demikian SBY melanjutkan refleksinya, yang pada hari kedua ini mengambil tema dari Pancasila, sila ke-5. Tema yang belakangan ini menjadi topik hangat di tengah kehidupan sehari-hari berbangsa dan bernegara.

Demokrat memahami bahwa saat ini pemerintah sedang berusaha memajukan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Niat dari pemerintah tersebut baik, maka harus didukung. Niat baik harus didukung asalkan pemerintah tidak menjadikan Pancasila sebagai alat pemukul bagi yang tidak sepaham dengan pemerintah dengan memisah-misahkan antara sesama rakyat.

Pancasila dan kebinekaan bukanlah sesuatu yang asing bagi SBY dan Partai Demokrat. Selama pengabdian terhadap negara, baik di militer, menteri hingga menjadi presiden, Pancasila telah berupaya diterapkan SBY dalam kehidupan sehari hari, dan kehidupan dalam berbangsa serta bernegara. Kebijakan SBY yang ramah terhadap subsidi rakyat, antara lain, Bantuan Langsung Tunai, PNPM adalah wujud implementasi Pancasila sila ke-5 meski belum bisa sempurna sesuai keinginan banyak orang, tapi niatnya sudah dilakukan.

Demikian juga bagi Partai Demokrat. Partai Demokrat, yang lahir 9 September 2001, dalam manifestonya dengan tegas dan jelas mengatakan Pancasila adalah asas dan dasar Partai Demokrat serta kebinekaan adalah sendi dan pilar partai. Dan sejak kelahiran, Partai Demokrat menetapkan bahwa Demokrat adalah nasionalis-religius, partai yang mencintai bangsanya dan sekaligus ingin menegakkan kehidupan masyarakat yang religius. Hal ini juga menjadi bagian dari syair Mars Demokrat. Maka kita akan tersinggung jika Demokrat dianggap sebagai hal yang baru dengan Pancasila apalagi dianggap mualaf dalam Pancasila. Pancasila ada di dalam hati terdalam dan pikiran terdalam Partai Demokrat. Demikian disampaikan SBY dalam refleksi Safari Ramadan di Jawa Tengah.

Bicara tentang keadilan sosial, mari kita lihat masalah di dalam negara kita saat ini. Kita harus mengenali persoalan dan menangani serta menyelesaikan permasalaham. Kongres Surabaya menegaskan bahwa Partai Demokrat adalah partai yang peduli dan memberi solusi bagi rakyat. Maka keadilan sosial akan tercapai dan bisa diwujudkan ketika Demokrat menjadi solusi atas ketidakadilan sosial.

Ada dua hal Yang menjadi persoalan dalam ketidakadilan ini. Yang pertama, menyangkut angka kemiskinan yang cukup tinggi. Di era pemerintahan SBY angka kemiskinan terus menurun meski angka kemiskinan masih cukup tinggi. Maka tugas kita semua, tugas negara adalah terus menurunkan kemiskinan tersebut. Persoalan yang kedua, ketimpangan atau kesenjangan sosial ekonomi. Ketimpangan ini bukan hanya dialami oleh Indonesia tapi juga dialami pada umumnya oleh negara berkembang di dunia. Yang terpenting adalah kita peduli dan menjadi solusi di tengah ketimpangan yang tinggi dan terus melakukan pemerataan.

Bagaimana cara mengatasi kemiskinan dan ketimpangan, adalah para penyelengggara negara disumpah di hadapan negara untuk melakukan semua usaha untuk rakyat yang dicintainya. Mengurangi kemiskinan dan ketimpangan adalah tugas pertama pemerintah. Oleh karena itu Demokrat harus terus mengingatkan bahwa ketimpangan harus diatasi. Ketimpangan bukan hanya bicara tentang materi tapi juga manusianya. Maka jangan hanya membangun materi saja tapi juga harus membangun manusianya.

Di akhir refleksinya, SBY menyampaikan agar seluruh kader yang saat ini berada di eksekutif dan legislatif bekerja mengimplementasikan Pancasila sila ke-5 secara pasti dan nyata. Eksekutif harus bekerja dan tidak korupsi serta menciptakan kebijakan yang berkeadilan. Sementara kader yang di legislatif harus memastikan eksekutif berlaku adil sesuai Pancasila.

Semarang, 13 Juni 2017

*)Komunikator Politik Partai Demokrat