Oleh: Willem Wandik S. Sos. (Anggota DPR-RI Dapil Papua; Wakil Ketua Umum Partai Demokrat; Plt. Ketua Partai Demokrat Provinsi Papua; Ketua Umum DPP GAMKI)
Resume dari dialog gagasan hari ini, bersama Bapak Anies Baswedan dan Ketua Umum DPP Partai Demokrat (Ketum PD) Bapak Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di kantor DPP Partai Demokrat, Kamis (2/3):
Demokrasi itu bukan “taken on guaranteed” tetapi harus diperjuangkan dan diusahakan sampai kapan pun “never-ending process”.
Konsep pembangunan ekonomi yang hendak dicapai yaitu ekonomi untuk semua orang/kalangan dan itulah capaian tujuan ekonomi yang berkualitas. Kesuksesan membangun ekonomi itu tidak ditentukan oleh angka statistik makro semata, tetapi harus tergambarkan secara nyata dalam jangkauannya yang merata. Jika tidak merata, maka capaian tujuannya itu dipastikan masih rendah.
Ekonomi yang berkualitas bisa dirasakan oleh sasaran rumah tangga, kesejahteraan harus dirasakan oleh mereka yang ada di level rumah tangga.
Ada banyak contoh daerah dengan pertumbuhan yang tercatat cukup tinggi, tetapi tidak terjadi pada kesejahteraan rumah tangganya.
Tujuan kami adalah untuk membesarkan yang kecil dan tidak memusuhi yang besar. Hasilnya harus equal dan balance.
Wacana pembangunan ekonomi dan ekologi itu harus bersinergi bersama. Sebab ekologi menjadi bagian penting dalam membangun ekonomi. Ketika lingkungan rusak, masyarakat akan menjadi korban.
Dalam konteks kemasyarakatan, gagasan yang hendak dibangun adalah suasana masyarakat yang guyub. Keragaman/heterogenitas yang dimiliki oleh bangsa yang besar ini merupakan karunia Tuhan. Pilihan untuk bersatu itu merupakan keadaan yang harus terus diperjuangkan. Keragaman harus diimbangi dengan kesetaraan. Kedamaian yang sejati itu ditandai dengan adanya keadilan/terpenuhinya rasa keadilan di masyarakat kita.
Gagasan yang terakhir adalah pentingnya meritokrasi dan kolaborasi dalam membangun Indonesia ke depannya. Kita bisa mengupayakan kemitraan diantara semuanya, baik itu masyarakat, pemerintah; pelaku usaha; dan semua elemen yang penting dalam negara.
Dalam konsep meritokrasi, prestasi harus mendapatkan posisi penting. Mereka yang telah mencapai prestasi harus diberikan penghargaan/apresiasi.
*Sesi Diskusi:*
Kunci menghadirkan orang baik dan orang terpercaya: punya kompetensi, memiliki integritas, memiliki kedekatan dengan masyarakat/problem.
Sering kali orang-orang ini tidak mendapatkan kesempatan. Negara harus memberikan ruang kepada orang-orang ini agar masyarakat bisa merasakan karya-karyanya.
Bagaimana masukan masyarakat itu bisa diadopsi, contoh: pelibatan warga kampung, NGO di kampung itu, pakar di bidangnya, melibatkan fasilitator untuk menyusun program kegiatan di kampung.
Memang prosesnya panjang, tetapi suasana itu menghasilkan “guyub”. Semua orang bisa mendapatkan kesempatan dan masukan. Tidak semua setuju, tetapi dilakukan dengan musyawarah yang panjang, silang pendapat terjadi. Pada akhirnya, ketika keputusan diambil, semuanya tampak solid memberikan dukungan tanpa pamrih.
Gagasan ini bisa diaplikasikan ke semua sektor, baik itu sektor pertanian, transportasi, termasuk pula untuk sektor pendidikan.
Konsisten dengan tujuan rumusan negara, yaitu menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Semua sektor harus merefleksikan tujuan pendirian negara. Gunakan istilah kualitas manusia, tidak menggunakan istilah SDM, karena perspektifnya hanya memandang manusia sebagai sumber daya yang bisa dikapitalisasi dalam tujuan ekonomi.
Masukan dari Ketum PD AHY, 2040 itu harus menjadi bonus kompetensi, bukan hanya bonus jumlah penduduk/demografi saja.
Kita saat ini harus menjadi “jembatan” bagi penyiapan manusia-manusia Indonesia yang siap mengawaki semua sektor di tahun 2040 kelak.
Hot issue tentang IKN. Jawaban Bapak Anies Baswedan karena IKN itu adalah UU, maka menjadi tugas bagi setiap pemimpin sesudahnya untuk menjalankan perintah UU. Jika wacana itu terjadi 2 tahun yang lalu, ketika masih dalam tahapan gagasan, tentunya masih ada debat “pro dan kontra”. Berbeda dengan saat ini. Sudah ada UU yang mengaturnya. Mematuhi perintah UU merupakan kewajiban konstitusional setiap pemimpin di Republik ini.
Adapun pertanyaan soal meritokrasi: integritas, kompetensi, dekat dengan masyarakat. Mengikuti standar achievement terdekat, itu yang harus dibuat. Harus ada tujuan dan hasil. Itu tolok ukur menilai soal meritokrasi.
Politik identitas menjadi hot issue dalam pemilu. Dalam kontestasi, isu polarisasi merupakan keniscayaan. Yang penting polarisasi itu perlu dijaga. Polarisasi bahasa lainnya kutub/kompas. Jadi kompas itu bertujuan untuk menunjukkan arah. Yang perlu dijaga adalah jangan sampai polarisasi itu menimbulkan friksi. Bagi yang menjadi pemenang dalam kontestasi, harus merangkul semua. Yang kalah harus menerima hasil.
Ketum PD AHY menyampaikan tambahan pandangannya tentang isu polarisasi. Semangat demokratisasi itu tidak akan berhenti sampai kapanpun, regularitas pemilu bukan menjadi indikator pelaksanaan demokrasi, tetapi kualitasnya bagaimana? Hasil pemilunya harus melahirkan pemimpin yang berkualitas. Adanya money politics, politik identitas yang dieksploitasi, post-truth politics/politik fitnah itu bisa merusak demokrasi, pada akhirnya demokrasi menjadi rusak.
AHY berharap media juga bersama-sama menjaga demokrasi yang sehat, membangun literasi yang baik terhadap generasi muda kita sebagai pemilih pemula.
Publik tidak boleh kalah dengan para buzzers politik yang bertujuan merusak demokrasi kita. Konsekuensinya akan sangat berbahaya bagi kelangsungan negara ke depannya.
Semoga resume dialog gagasan untuk memperjuangkan perubahan dan perbaikan yang diselenggarakan DPP Partai Demokrat bersama special Guest Bapak Anies Baswedan dan Ketum PD AHY dapat memberikan pencerahan bagi publik untuk bersama-sama menjaga demokrasi yang sehat menjelang Pemilu 2024 mendatang.
Hormat kami.
Wa Wa Wa
Maturnuwun
Horas