Proses penetapan Cagub dan Cawagub Jatim (Foto: detik)
Surabaya: KPU Jatim menetapkan Saifullah Yusuf-Puti Guntur Soekarno dan Khofifah Indar Parawansa-Emil Elestianto Dardak sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim. Penetapan kedua Paslon, tertuang dalam surat pengumuman bernomor 100/PL. 02-2,SD/06/KPU/I/2028 yang ditandatangani ketua KPU Jatim Eko Sasmito.
“Kami telah melaksanakan rapat pleno cagub dam cawagub sesuai pasal 48 ayat 1 bahwa berdasarkan hasil perbaikan registrasi dan dokumen perbaikan persyaratan calon KPU Jatim menetapkan dua bakal cagub dan cawagub yang memenuhi syarat sebagai berikut, Saifullah Yusuf berpasangan dengan Puti Guntur Soekarno dan Khofifah Indar Parawansa berpasangan dengan Emil Elistianto Dardak,” kata Eko saat rapat pleno terbuka di kantor Aula KPU Jatim, Jalan Tenggilis, Senin (12/2/2018).
Eko menyampaikan berdasarkan penelitian adminitratif dan penelitian, pihaknya sudah meminta proses perbaikan berkas dokumen sampai 20 Januari 2018. Kemudian penelitian sampai 27 januari 2018.
“Sedangkan untuk persyaratan perbaikan dokumen calon yang telah mendaftar Khofifah Indar Parawansa -Emil Dardak sudah memenuhi syarat dan juga Saifulllah Yusuf-Puti Soekarno juga memenuhi syarat,” ujarnya.
Eko menambahkan semua persyaratan sudah terpenuhi dan semuanya telah ditetapkan hari ini dan diberikan kepada tim pemenangan kedua pasangan calon dan bawaslu.
“Pengumuman dari hasil proses perbaikan, persyaratan calon yang kemarin ada kekurangan itu sudah ada kelengkapan. Dan kami tetapkan semuanya memenuhi syarat. Jadi semua partai politik yang mendukung dan pengusung serta pasangan calon sudah ditetapkan sebagai pasangan calon,” kata Sasmito.
Setelah ditetapkan, kedua calon gubernur dan wakil gubernur Jatim selanjutnya untuk pengawasan dan kewenangannya akan diberikan kepada bawaslu.
“Sekarang ini hak kewajiban dari masing-masing pasangan calon yang sudah kami tetapkan sebagai pasangan calon sudah melekat di sana, sebagai badan hukum mereka sudah clear, sudah resmi bahwa Bawas yang akan melakukan pengawasan ada pelanggaran yang dilakukan terhadap proses pemilihan ini,” ujarnya.
(detik/dik)
