Presiden RI ke-6, Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (facebook)

Oleh: Budi Winarno*)

Perdamaian tidak dapat dijaga dengan kekuatan. Perdamaian hanya dapat diraih dengan pengertian. (Albert Einstein)

Dalam beberapa tahun belakangan ini, bangsa ini sangat berisik dengan kegaduhan. Nyaris tiada hari tanpa kegaduhan. Bayangkan jika hampir setiap hari kita disuguhi kegaduhan bertema itu-itu saja.  Bangsa ini sepertinya telah lelah dengan aneka kegaduhan.  Kegaduhan  menjadi masalah serius karena menciptakan  keterbelahan (split of) masyarakat. Isu apa saja akan menggiring pada situasi keterbelahan itu.

Mengherankan memang, kegaduhan itu baru muncul sekarang. Pasalnya, tema yang digaduhkan sebenarnya sudah lama beredar di Indonesia. Misalnya, soal organisasi kemasyarakatan, khususnya Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Hizbut Tahrir lahir pada  1953 di Palestina dan masuk ke Indonesia sekitar 1980-an dibawa oleh pimpinan pesantren Al-Gazhali Bogor KH Abdullah bin Nuh. Hizbut Tahrir yang di Palestina merupakan gerakan politik, di Indonesia tumbuh dengan balutan baju organisasi kemasyarakatan.

Artinya, HTI sudah  lama eksis di Indonesia dan keberadaannya tidak pernah menjadi masalah berarti bagi masyarakat maupun pemerintah.  Teriakan kencang HTI tentang konsep khilafah sudah lama terdengar. Dan isu itu selalu berhasil dimenej dengan baik oleh pemerintah, dari zaman Soeharto hingga Susilo Bambang Yudhoyono.  Bagi pemerintah yang berkuasa, keberadaan HTI dijadikan semacam sparring partner politik untuk menguji kekuatan Pancasila. Hasilnya, rakyat Indonesia tetap setia dengan Pancasila. Selama ini, keberadaan HTI tidak mengubah haluan politik apa pun bagi bangsa ini. Keberadaannya tak lebih bagai bunga demokrasi belaka.

Tetapi mengapa pada era Presiden Joko Widodo, HTI tiba-tiba mejadi sedemikian menyeramkan sehingga perlu diberangus?  Pemerintahan Joko Widodo lebih memilih cara represi hukum ketimbang menjadikan HTI sebagai sparring demokrasi. Wacana dilawan dengan represi.

Kegaduhan lainnya muncul dari cara pemerintah mengelola kegenitan di media sosial. Kementerian Komunikasi  dan Informatika menjadi sangat sibuk mengurusi ekspresi masyarakat melalui media sosial ini. Ketika Kominfo kewalahan, polisilah yang akhirnya turun tangan. Begitu banyak status di Facebook yang akhirnya berujung ke ruang persidangan.

Terjadi gejala antipodal antara pernyataan Presiden Joko Widodo dengan kenyataan di lapangan. Presiden mencitrakan diri sebagai orang yang bersahaja, nerimo, terbuka terhadap kritik, rela dijadikan sasaran hujatan dan caci maki. Namun, di lapangan, polisi menggiring sejumlah orang “hanya” karena status atau ekspresi tertentu melalui media sosial. Semuanya berlangsung diiringi dengan kegaduhan yang tak produkrif.

Lihat juga, betapa bangsa ini mau bersibuk mengomentari kartu kuningnya Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) Mohamad Zaadit Taqwa untuk Presiden Jokowi. Dalam tataran pidato, reaksi Jokowi tampak biasa-biasa saja,  Bahkan Presiden menyatakan bahwa tugas mahasiswa salah satunya adalah menyampaikan kritik. Namun lihatlah reaksi “di bawah Jokowi”. Diskusi dan kegaduhan sudah sedemikian melebar hingga orang melupakan fungsi mahasiswa sebagai pembelajar dan pemberi kritik.  Menjadi aneh ketika mahasiswa dituntut untuk memberi kontribusi yang nyata bagi masyarakat sebagaimana layaknya eksekutif pemerintahan. Mahasiswa  dianggapnya ikut bertanggung jawab terhadap hasil kerja eksekutif.

Kegaduhan berikutnya yang sudah menjurus ke teror adalah pencederaan terhadap sejumlah tokoh agama. Dan  “orang gila” menjadi terduga utama penganiaya terhadap para tokoh agama (Islam).   Orang-orang tidak waras seolah mengadakan rapat dan bersepakat untuk  meneror para tokoh agama. Ada unsur yang komedial dan karikatural dalam masalah teror terhadap para ustad ini.

Kegaduhan terakhir adalah masuknya pasal tentang penghinaan presiden dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Pasal itu sebelumnya telah diajukan peninjauan kembali oleh pengacara Eggy Sudjana pada 2006. Mahkamah Konsti?tusi mengabulkan dan mencabut pasal tersebut karena dianggap tidak memiliki batasan yang jelas. Namun, kini pemerintah mengajukan lagi dan tampaknya akan menjadi semacam kunci penggembok bagi demokrasi dalam kaitan dengan posisi presiden dan persepsi rakyatnya.

Sejumlah kegaduhan itu,  tidak muncul pada pemerintahan sebelumnya. Tampaknya terdapat perbedaan penyikapan terhadap gejala yang muncul di masyarakat. Pada pemerintahan  sekarang, Presiden memosisikan sebagai pemimpin yang bijak dan  nrimo, tetapi di lapangan, terjadi represi yang kuat. Banyak ahli yang menilai bahwa mengatasi efek yang timbul dari kegiatan media sosial itu cukup dengan diskusi. Wacana dilawan dengan wacana. Pemerintah perlu melihat media sosial sebagai kegenitan sesaat yang pada akhirnya akan leleh dimakan waktu.

Presiden sebelumnya,  SBY, memosisikan sebagai sosok yang lebih siap untuk dihina dan dicaci maki. Contoh kecil adalah saat unjuk rasa massa pada 28 Januari 2010 yang mengarak kerbau bertuliskan “SBY”.  Tidak ada reaksi kemarahan ataupun ketersinggungan SBY. Aparat kepolisian juga sepi dari tindakan represif.

Dalam sebuah tweetnya, SBY menyatakan “Terus terang selama 10 tahun saya jadi Presiden, ada ratusan perkataan dan tindakan yang menghina, tak menyenangkan, serta mencemarkan nama baik saya”. Sejumlah caci maki dan hinaan itu pada akhirnya beralu bergitu saja tanpa melahirkan kegaduhan.

Orang bijak mengatakan, pikiran yang tenang dan damai, melahirkan keputusan yang damai. Sepuluh tahun memimpin, SBY memilih jalan damai dan menghindari kontroversi yang tidak produktif.  SBY tidak pernah bertindak kontroversial. Pernyataannya diperhitungkan cengan cermat sehingga apa yang muncul adalah kalimat yang menenangkan. Keputusan-keputusannya pun dipertimbangkan dengan teliti sehingga meminimalisasi kesalahan yang akhirnya menimbulkan kegaduhan. Seorang presiden tentu harus tahu betul isi Keputusan Presiden ataupun Peraturan Presiden. Tidak asal tanda tangan .

Pikiran damai dan jauh dari niat berkontroversi itulah yang menjadikan SBY menjadi tokoh perdamaian, tidak saja di Indonesia tetapi dunia. Konflik Aceh yang terjadi bertahun-tahun, bisa mereda pada masa pemerintahan SBY.

Jadi, tidak mengherankan jika dunia mengapresiasi pencapaian ini. Tentu kita masih ingat ketika SBY sempat masuk nominasi penerima Nobel Perdamaian 2006, yang kemudian dimenangkan Muhammad Yunus dari Bangladesh. Pemerintah AS menominasikan SBY, bahkan sempat meminta Belanda mendukung dengan surat rekomendasi. SBY juga menerima  penghargaan World Statesman 2013 dari Yayasan Appeal of Conscience yang berasal dari Amerika Serikat (AS) atas jasanya dalam penyelesaian konflik sipil maupun agama.

SBY memang menginginkan negara yang damai (peaceful country), tanpa represi yang berlebihan. Perdamaian tidak bisa dijaga dengan kekuatan dan represi. Seperti kata Einstein, bahwa perdamaian tidak bisa dijaga dengan kekuatan/kekerasan tetapi dengan pengertian. Pengertian adalah wacana. Pemimpin memang harus siap dengan wacana sebagai sparring partner demokrasi rakyatnya. Apalagi, untuk mengawal bangsa yang sedang senang-senangnya berwacana sebagai buah dari reformasi. Demokrasi kita sebenarnya tengah memasuki masa keemasan jika sang pemimpin bersedia dan mampu merawatnya. Bahwa demokrasi memerlukan ketertiban, itu pasti. Tetapi negara tak perlu sedikit-sedikit represif.

*) Penulis adalah wartawan, tinggal di Bekasi