Jakarta: Partai Demokrat (PD) merasa bakal cagub Pilgub Kaltim 2018 mereka, yaitu Syaharie Jaang, di-‘kriminalisasi’ elemen negara lantaran menolak berpasangan dengan Kapolda Kaltim Irjen Safaruddin. PD meminta Presiden Joko Widodo bertindak.
Hal ini ditegasan Partai Demokrat dalam pernyataan pers yang disampaikan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Pandjaitan didampingi para petinggi Partai Demokrat seusai ’emergency meeting’ di Kantor Pusat Partai Demokrat, Wisma Proklamasi 41, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu malam (3/1/2018).
Sebelumnya Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono mermimpin langsung “Emergency Meeting” Partai Demokrat di Kantor Pusat Partai Demokrat. Rapat tersebut dihadiri jajaran pengurus Partai Demokrat.
“Kami harap Presiden Jokowi memastikan pilkada fair, adil, jujur, dan demokratis,” ujar Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Pandjaitan seusai ’emergency meeting’ di Kantor Pusat Partai Demokrat, Wisma Proklamasi 41, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu malam (3/1/2018).
Demokrat, ujar Hinca, sangat serius menyikapi upaya penjegalan Syaharie untuk maju dalam Pilgub Kaltim karena tindakan ini dapat merusak demokrasi di Indonesia.
Partai Demokrat juga memandang asas keadilan dirusak oleh upaya ‘kriminalisasi’ ini. Bagi Partai Demokrat biarlah Pilgub Kaltim 2018 berjalan dengan adil, termasuk bagi Syaharie, yang menolak berpasangan dengan Safaruddin.
“Kompetisi kan fair, bertanding secara baik. Ini merusak rasa keadilan, merusak netralitas lembaga negara,” ucapnya.
Partai Demokrat berharap, aparat penegak hukum dan keamanan seharusnya netral dalam politik.Tidak boleh ada intervensi apa pun yang dilakukan penegak hukum terkait pesta demokrasi di negeri ini.
“Kita sepakat TNI-Polri tak ikut berpolitik. Perilaku ini tak bisa dibiarkan. Oleh karena itu, kami mengajak kader di Indonesia dan masyarakat cinta demokrasi agar tindakan tidak adil dan sewenang-wenang ini dihentikan,” ujar Hinca.
Masih terkait upaya ‘kriminalisasi’ terhadap Syaharie, Partai Demokrat meyakini tak ada kaitannya dengan Presiden Joko Widodo. Partai Demokrat yakin Jokowi secara pribadi tak mengetahui hal ini.
” Partai Demokrat yakin Jokowi tidak mengetahui perilaku tak sepatutnya oleh elemen negara. Karena itu, dengan kewenangan Jokowi, sesuai tugas dan tanggung jawabnya, diharapkan Jokowi melakukan sesuatu, yaitu kita rawat demokrasi, khususnya pilkada, menghentikan proses tidak fair agar pilkada berjalan baik dan menyenangkan kita semua,” Hinca memungkasi.
Demokrat Kantongi Bukti
Partai Demokrat merasa ada ‘kriminalisasi’ yang dilakukan elemen negara terhadap calon gubernur usungan mereka di Pilgub Kalimantan Timur, yaitu Syaharie Jaang, lantaran menolak ajakan duet dari Kapolda Kaltim Irjen Safaruddin. Partai Demokrat mengantongi cukup bukti terkait hal ini.
“Kalau ditanyakan adakah rekaman dan percakapannya, tentulah kalau kami sampaikan secara terbuka ini karena kami mempunyai cukup untuk bukti-bukti percakapan yang diminta tadi,” ujar Hinca Panjaitan.
Demokrat mengerti segala macam hal tentang kasus Syaharie Jaang. Partai Demokrat akan melaporkan kepada Jokowi soal dugaan ‘kriminalisasi’ ini.
“Partai Demokrat melakukan tugasnya dan paham betul situasi ini. Kami melaporkannya dengan baik, tinggal menunggu waktu saja. Bahkan kami melaporkan kepada Presiden Joko Widodo,” ujarnya.
Hinca menyebut Syaharie telah menjalani pemeriksaan di Bareskrim Polri pada Rabu (3/1) pukul 20.00 WIB kemarin. Dijelaskan Hinca, Syaharie menjalani pemeriksaan polisi lantaran bukti kuat yang dijabarkan di atas.
“Dan karena (bukti kuat) itulah kami sudah memenuhi panggilan penyidik Bareskrim,” ujar Hinca.
(detik/didik