Sekretaris Divisi Pengembangan dan Pengawasan Infrastruktur DPP-PD Bobby Batubara (kanan) dan Wakil Gubernur Jabar Deddy Mizwar, pendiri dan kader Demokrat yang akan mengikuti Pilkada Jabar 2018. (Yohanes Yeriko Fernando)

Oleh: Bobby Batubara ST MBA*)

Memasuki awal tahun 2018, tahun kompetisi, tertangkap sebuah skenario yang berpotensi melanggar aturan. Skenario ini disinyalir dilakukan aparat yang menurut undang-undang sejarusnya menjadi aparat yang menjaga kondusivitas keamanan, bukan malah sebaliknya, menjadi pelaku utama Instabilitas, dengan ingin memaksakan kehendak berkuasa secara sewenang-wenang. Oknum sebuah lembaga resmi mengulangi kembali, melakukan skenario jahat, untuk menghadang lawan-lawan politiknya, agar dapat meraih kekuasaan. Sebuah awal tahun yang tidak baik di tahun kompetisi ini.

Kejadian di Papua, terulang kembali. Beberapa waktu lalu, Partai Demokrat dengan cara-cara demokratis, sesuai aturan yang berlaku, mengingatkan dengan keras. Melalui tim investigasi yang dibentuk Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Demokrat menginvestigasi potensi kesewenang-sewenangan para aparat terkait, “para oknum”, bahkan partai pengusung, yang ingin mengintimidasi Gubernur Papua,  kandidat incumbent potensial menang, agar mau menerima “seseorang” menjadi pasangan pencalonan di Pilkada 2018. Akhirnya dengan terungkapnya “skenario” tersebut, seseorang  tersebut menarik diri dari pencalonan.

(Sumber http://news.detik.com/read/2017/09/18/161431/3648176/10/pd-minta-lukas-enembe-dilindungi-usai-bertemu-kabin-dan-kapolri)

Kali ini, terulang kembali. Oknum yang ambisius mengancam lawan potensial politiknya, seorang Walikota Samarinda (dua periode) Syaharie Jaang yang juga Ketua DPD Partai Demokrat Kalimantan Timur.

Undang-Undang mengajari setiap warga negara, untuk dapat ikut berkompetisi secara sehat dalam sebuah perhelatan demokrasi seperti Pilkada di tahun 2018, tahun kompetisi ini.

Masyarakat akan senang jika perhelatan diramaikan gagasan, visi misi para kandidat. Aparat, siapa pun itu, sangat diperbolehkan untuk ikut bertanding, tetapi ada aturan yang harus dipatuhi. Penuhi unsur-unsur persyaratan untuk menjadi calon kandidat dengan cara-cara yang baik, lalu silakan berkompetisi.

Jika tidak mampu mengikuti unsur-unsur persyaratan, maka harus tahu diri. Yang bersangkutan memang tidak layak untuk menjadi calon.

Partai Demokrat mencatat dengan jernih, potensi kesewenang-wenangan. Ada beberapa yang diperhatikan secara khusus. Pilkada Tahun 2018 di Papua, Kaltim, Sulsel, Lampung, Maluku dan beberapa tempat lainnya.

Pada Pilkada 2015-2016 pun Partai Demokrat memiliki beberapa catatan. Silakan masyarakat datang ke Partai Demokrat untuk mengurai potensi kesewenang-wenangan penyelenggaraan pemerintahan terakhir-terakhir ini.

Jika kita mengingat kembali Pilkada DKI, maka kita memahami, terjadi dugaan keberpihakan aparat, memainkan kekuasaannya. Masih teringat di kepala, Ibu Sylviana Murni berulang-ulang diperiksa kepolisian dengan kasus yang hingga sekarang tidak terbukti. Bahkan suaminya pun ikut diperiksa. Hal-hal intimidasi ini tentu memancing aksi dan reaksi. Jangan sampai terjadi pergolakan di kelompok masyarakat. Bukankah seharusnya tugas elemen pemerintahan menjaga situasi perpolitikan tetap kondusif?

Jangan karena “baju kekuasaan” terjadi keberpihak aparat pada kelompok tertentu. Kita harus mengingatkan, baju kekuasaan tersebut hanyalah periodik, hanya saat beberapa tahun menjadi aparat atau menjadi partai pemerintah (atau partai pengusung), tetapi akan mencoreng lembaga hingga bertahun-tahun ke depan. Kita ingatkan kepada kekuasaan, harap menjaga “baju kekuasaan” yang sedang diberikan pada periode ini. Jangan gunakan baju kekuasaan sebagai alat bertindak sewenang-wenang. Sejarah akan mencatat perilaku memalukan tersebut.

Selamat berkompetisi secara sehat!

*)Sekretaris Divisi Pengembangan dan Pengawasan Infrastruktur Partai DPP Partai Demokrat