Pernyataan Ketua NTB Brigjen TNI (Purn.) H. Abdul Kadir, S.Ip (Repro)
Oleh: Jansen Sitindaon*)
Kami tidak tahu apa dasar Tuan Guru Bajang (TGB) mengatakan itu Hoax.
Sumbernya kan jelas, itu pernyataan dari Ketua Legiun Veteran Republik Indonesia Provinsi NTB, Brigjen (Purn.) H. Abdul Kadir, S.Ip yang tidak setuju dan menolak prasasti peresmian Bandara Internasional Lombok yang ditandatangani Pak Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) selaku Presiden RI ke 6 dibongkar.
Dari yang kami baca, Brigjen Abdul Kadir ini selain mantan tentara, juga adalah mantan Bupati Lombok Timur. Legitimasi dan sumber informasi beliau bicara ini pasti cukuplah.
Sebagai pemimpin di NTB, kami sarankan TGB komunikasi dengan Brigjen Abdul Kadir, mengapa sampai beliau menyampaikan pernyataan itu ke publik. Pastilah ada sebab musababnya.
Kami Partai Demokrat kan merespons apa yang disampaikan Brigjen Abdul Kadir ini.
Jadi di mana Hoaxnya, Pak TGB?
Perlu juga kami tegaskan, kami tidak pernah mempersoalkan pergantian nama bandara itu. Apalagi ini diganti dengan nama Pahlawan Nasional dari NTB kan, bagus sekali malah menurut kami untuk menghargai para pahlawan kita.
Ini sama seperti tetangga NTB yaitu Bali, yang nama bandaranya juga nama pahlawan nasional kita I Gusti Ngurah Rai.
Yang kami persoalkan adalah niatan membongkar dan menghilangkan prasasti di bandara Lombok, jika itu benar terjadi sebagaimana disampaikan oleh Brigjen Abdul Kadir.
Jika bandara ini ingin diresmikan ulang oleh Pak Jokowi dengan nama barunya, biarlah prasasti lama itu bersanding dengan prasasti barunya. Agar generasi berikutnya tahu sejarah pembangunan, renovasinya dan pergantian namanya. Seperti kata Bung Karno Jas Merah, jangan sesekali kita melupakan sejarah.
Klaim dan politisasi pembangunan infrastruktur di masa Pak Jokowi ini, seakan-akan pemimpin yang lalu tidak membangun apa pun menurut kami juga baiknya dihentikan. Karena inilah sebab musabab semua ini.
Membangun Indonesia adalah kesinambungan. Bukan dengan saling meniadakan.
*)Ketua Departemen Pemberantasan Korupsi dan Mafia Hukum DPP-PD; Komunikator Politik Demokrat
