Ketua Divisi Komunikasi Publik DPP-PD Imelda Sari (okezone)
Jakarta: Partai Demokrat (PD), melalui Ketua Divisi Komunikasi Publik DPP-PD, mengharapkan Polri segera pro aktif menyikapi upaya Ketua Fraksi Nasdem DPR-RI Victor Laiskodat yang menghasut warga dan bisa menimbulkan gesekan SARÀ. Imelda Sari menegaskan pernyataannya melalui akunnya di twitter @isari, Jumat (4/8).
“Ada baiknya kepolisian pro aktif atas upaya yang menghasut warga dan bisa menimbulkan gesekan karena SARÀ dari oknum Pengurus Parpol tertentu di NTT!” Imelda Sari menegaskan.
Ditambahkannya dari video yang beredar sangat tidak pantas seorang pengurus parpol tertentu menuding partai lainnya dengan alasan akan membuat khilafah di NTT.
“Jangan hanya karena urusan Pilkada NTT, Anda merasa paling nasionalis dan menuding partai lain akan bikin negara khilafah. Itu sikap arogan dan preman! Ujaran kebencian yang dilakukan Viktor Laiskodat, Ketua Fraksi Nasdem ini, membahayakan persatuan, kesatuan dan kebhinnekaan,” Imelda Sari menegaskan.
Sehari sebelumnya, di Kupang, para Petinggi DPP Partai Demokrat telah pula menggelar konferensi pers menyikapi pernyataan Ketua Fraksi NasDem DPR Viktor Laiskodat yang bicara soal partai-partai politik yang dituduhnya pro-khilafah dan intoleran.
Pernyataan pers ini dihadir Anggota FPD DPR-RI Benny K Harman, Wakil Sekjen DPP-PD Rachland Nashidik, Ketua Departemen Urusan KPK DPP-PD Jemmy Setiawan, Ketua Departemen Urusan DPR DPP-PD Jansen Sitindaon, Ketua Departemen Urusan Media dan Pers Kastorius Sinaga, Sekretaris Departemen Koordinasi Perekonomian Renanda Bachtar, Komunikator DPP-PD Cipta Panca Laksana, dan Ketua DPD-PD NTT Jefri Riwu Kore.
Dalam pernyataan itu, Demokrat, menegaskan:
Tuduhan bahwa Partai Demokrat (PD) adalah salah satu Parpol yang pada tingkat nasional tidak mendukung Perpu Pembubaran Ormas Radikal sehingga harus “dibunuh” di NTT adalah upaya sistematis dari kekuatan politik tertentu untuk menghancurkan kredibilitas PD di NTT khususnya dan di tingkat nasional umumnya. Pernyataan yang secara sederhana menyamakan sikap kritis terhadap Perpu dan pembubaran HTI dengan sikap mendukung HTI dan Ormas radikal sangat tendensius, menzalimi dengan maksud agar PD dijauhkan dari rakyat NTT.
Ajakan kepada rakyat NTT untuk tidak mendukung dan tidak memberi tempat kepada Partai Demokrat di NTT pasti berkaitan dengan kontestasi demokrasi yang segera akan berlangsung di NTT baik terkait Pilkada Gubernur pun Pilkada sepuluh kabupaten. Ada keinginan dari kekuatan politik tertentu agar kader-kader terbaik PD tidak memimpin dan tidak ikut kontestasi dalam Pilgub dan Pilkada sepuluh kabupaten. Langkah ini sungguh kami sesalkan karena dapat menyesatkan dan hanya ingin menjauhkan PD dari rakyat NTT;
Kami meminta seluruh rakyat NTT untuk tetap tenang bekerja, menjaga perdamaian dan keharmonisan dengan tidak gampang diprovokasi oleh pernyataan-pernyataan politik dari tokoh-tokoh tertentu yang hendak mengganggu keharmonisan relasi antarkelompok masyarakat NTT yang selama ini sudah terpelihara dengan baik;
PD tingkat nasional termasuk PD NTT mendukung setiap ikhtiar pemerintah untuk menutup pintu terhadap tumbuh kembangnya Ormas-ormas radikal di masyarakat yang secara tegas menolak ideologi Pancasila, NKRI, UUD 1945 dan anti kebhinnekaan.
Bagi PD di seluruh wilayah republik , Pancasila, UUD 1945; NKRI dan kebhinnekaan adalah harga mati. Karena itu adalah menjadi panggilan sejarah PD untuk terus mengawal Pancasila, NKRI, kebhinnekaan dan melaksanakan UUD 1945 secara murni dan konsekuen sebagai hukum negara tertinggi.
(rilis/didik)
